Tak Jelas Tangani Pencemaran Limbah Industri, Komisi C Siap Panggil DLH

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi (kiri)

KABUPATEN BEKASI – Kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi dipertanyakan. Dinas yang menangani pengendalian lingkungan hidup itu dinilai tak maksimal dalam menangani persoalan perusahaan nakal yang semabarangan membuang limbahnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Helmi mempertanyakan sejauh mana DLH dalam melakukan pengawasannya ke lapangan. “Pertama saya menanyakan seperti apa DLH terjun kelapangan ketika dihadapi adanya perusahaan yang membuang limbah secara illegal,” jelasnya.

Politisi partai Gerindra itu mengakui sejauh ini belum mengendus upaya baik dari DLH dalam menangani personal limbah illegal. Sebab, sampai saat ini masih saja ada perusahaan-perusahaan dengan seenaknya membuang limbahnya, terutama ke sungai.

Dia yakin jika ada tindakan tegas dari DLH terhadap perusahaan nakal maka tidak ada lagi perusahaan yang berani membuang limbahnya sembarangan. “Nyatanya sampai saat ini masih ada perusahaan nakal itu, bahkan yang sudah jelas membuang limbahnya dan perusahannya juga diketahui, sayangnya tidak ada sanksi sama sekali,” katanya.

Makanya, Helmi juga menanyakan sanski apa yang telah diberikan DLH terhadap perusahaan nakal tersebut. Dia yakin, jika ada sanksi yang diberikan akan menjadi shock terapi perusahaan di Kabupaten Bekasi agar bisa mengelola limbahnya dengan baik.

“Jadi tidak dibuang sembarangan apalagi dibuang ke sungai,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti itu, anggota DPRD dari dapil III ini meminta agar DLH buka-bukan mengenai penanganan libah illegal yang tak maksimal. Jika alasannya kekurangan personel untuk melakukan pengawasan di lapangan ada penambahan personel yang dilakukan.

“Kalau ditanya alasannya kenapa pengawasan DLH lemah, alasanya jumlah pengawas lapangannya minim. Kalau minim ya tambah dong!” serunya.

Selain itu, apa yang menjadi penyebab DLH tak memberikan sanksi kepada perusahaan nakal. Jika alasannya tidak didukung Perda maka Komisi III DPRD siap merevisi Perda tersebut agar bisa diberikan sanksi kepada perusahaan nakal tersebut.

“Berikan kami naskah akademiknya maka akan kami revisi Perda itu dimana kekurangannya,” tegasnya.

Selain itu, Helmi mengungkapkan, Komisi III akan segera memanggil DLH dalam waktu dekat. Di situ, Komisi III akan meminta adanya pemetaan dari DLH perusahaan mana saja yang menghasilkan limbah B3 dan Non B3.