Tunggu Disahkan Raperda Lingkungan, Perusahaan “Nakal” Siap Disanksi

foto ilustrasi

KABUPATEN BEKASI – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bakal segera menyerahkan naskah akademik mengenai aturan pengelolaan lingkungan hidup. Adanya kejelasan Petaruan Daerah (Perda) sangat penting karena Bekasi masuk tahap memprihatinkan soal pembuangan sampah limbah illegal dari perusahaan, rumah tanggal dan lainnya.

“LH mengusulkan naskah akademiknya, ya harus ada Perda dan ada sanksi kepada yang melanggar,” jelas anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin kepada awak media.

Politisi partai Golkar itu tidak mengetahui ada atau tidaknya Perda mengenai lingkungan hidup. “Saya juga belum tahu ada Perdanya atau tidak,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Kardin

Kardin mengatakan adanya sanksi tegas terhadap pemembuang limbah illegal penting meminimalisir akutnya polusi udara dan air di Kabupaten Bekasi. Misalnya saja, kondisi sungai CBL yang memprihatikan.

Dewan sampai saat ini belum mengetaui siapa actor pembaung limbah ke sungai terbesar di Kabupaten Bekasi itu.

“Selam ini kita juga tidak tahu siap pembuang limbah ke CBL, apakah itu limbah rumah tangga atau perusahaan. Dan harus kita cari siapa yang mencemarinya. Jika sudah tahu pelakunya ya harus diproses hokum,” tegasnya. (***)