Kenaikan UMP 8,51 Persen “Bencana” Bagi Buruh

Aksi buruh tolak UMP

JAKARTA – Kebijakan penetapan UMP tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah ditanggapi dingin aktivis buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng Nanang Setyono menyebut kenaikan UMP Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 8,51 persen merupakan ‘bencana’ bagi kaum buruh dan pekerja.

Menurut Nanang, penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam menentukan UMP ditolak oleh kaum buruh. Terlebih, Serikat pekerja menilai kenaikan yang hanya 8,51 persen tidak realistis, bahkan ngawur dengan kebutuhan riil saat ini.

“Cara perhitungan UMP di PP 78 itu ditolak kaum buruh. Pastinya, hasilnya ya tidak akan relevan. Besarnya kenaikan 8,51 persen adalah angka yang tidak realistis, malah kita sebut ngawur. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan riil kaum buruh saat ini”, ujar Nanang.

Nanang menganggap konsep dasar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang diterapkan Pemerintah adalah upah berjalan yang tidak relevan karena berdasarkan survei tahun 2014. Padahal seharusnya konsep dasar KHL yang paling realistis adalah hasil survei setiap tahun karena angkanya sesuai dengan kebutuhan riil buruh saat ini.

“KHL yang dipakai Pemerintah sudah tidak update (diperbarui), yang dipakai survei 2014, padahal yang diinginkan buruh adalah survei tiap tahun agar angkanya sesuai. Kalau ini ditetapkan untuk UMP dan UMK, ya bencana buat kami buruh,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menaikkan UMP sebesar 8,51 persen 2020 dibanding nilai UMP tahun ini.

UMP 2020 di Jateng ditetapkan sebesar Rp1.742.015, naik dari UMP tahun 2019 yang senilai Rp1.605.396. Penetapan UMP telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015, yakni dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 menyebut data inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2019 adalah sebesar 8,51 persen. Dengan rincian inflasi nasional 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen. (***)