HR Ejip Nilai Kenaikan UMK 8,51 Persen Hanya Memberikan Kesenangan Buruh Sesaat

Presconfrance Raker Asphri 2019

CIKARANG PUSAT – Ketua HR Ejip, Yosminaldi menyarankan pemerintah pusat agar memberikan subsidi kepada para pekerja di tahun 2020. Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen dinilai hanya menyiasati inflasi yang terjadi di tanah air.

“UMK para pekerja naik 8,51 persen di 2020, namun setelah itu akan diiringi dengan kenaikan tarif listrik, BPJS Kesehatan, harga sembako dan lainnya, jadi naik UMK hanya bikin senang karyawan sementara,” jelas Yosminaldi kepada awak media.

Ketum Asphri ini menyarankan, pemerintah pusat sebisa mungkin memberikan subsidi kepada karyawan di 2020. Misalnya saja subsidi kesehatan, perumahan dan transportasi.

“Saya menilai subsidi ini penting agar mengurangi beban para pekerja, adanya kenaikan UMK kan bukan mengurangi beban karyawan, tetapi sama saja karena dibarengi dengan kenaikan bahan dasar lainnya,” jelasnya.

Pria yang biasa disapa Yos itu mengakui jika kawasan industri Ejip tidak menolak kenaikan UMK 2020 yang didasari PP 78 tersebut.

Yos mengatakan jika kondisi saat ini memang kurang menguntungkan bagi dunia usaha. Dengan rumusan PP 78 tersebut dianggapnya hanya penyesuaian dengan kondisi ekonomi nasional sekarang ini.

“Jadi kami pun dari kawasan industri Ejip paham dengan kondisi sekarang ini dan tidak ada satu pun industry di kawasan Ejip menolak keputusan dari pemerintah pusat soal kenaikan UMK tersebut,” tegasnya.

Menyinggung soal perusahaan yang tak sanggup mengikuti kenaikan UMK tersebut, Yos menyarankan bagi perusahaan yang memang tidak sanggup mengikuti UMK 2020 untuk mengajukan surat pernyataan kepada Disnaker. Selain itu juga menunjukan berkas ketidaksanggupannya untuk menggaji buruh sesuai dengan PP 78 tahun 2019. (***)