Dukung Kenaikan UMK 8,51 Persen, Aktivis Buruh Kecam Pegiat Kawasan Industri

Aksi demo tolak upah murah
KABUPATEN BEKASI – Aktivis buruh kawasan industri mengecam sikap para pegiat kawasan industri soal dukungan terhadap kenaikan UMK sebesar 8,51 persen. Jika kawasan industri peduli terhadap nasib buruh, sebaliknya menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen itu. “Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Ejip adalah omong kosong belaka. Jika memang mereka berpihak kepada buruh maka sudah seharusnya bersama Kami tetap menolak kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen,” tegas aktivis buruh, Fachrurozi. Kenaikan UMK sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yang selama ini ditolak oleh buruh Indonesia. pria yang biasa disapa Ozi ini menegaskan, seharusnya dilakukan pemerintah adalah segera merevisi PP 78/2015, khususnya terkait dengan pasal mengenai formula kenaikan upah minimum. “Dengan demikian, dasar perhitungan UMK harus didahului dengan survei kebutuhan hidup layak di pasar,” tegasnya. Terlebih lagi, di dalam UU Ketenagakerjaan diatur, dasar hukum kenaikan UMP/UMK adalah menghitung KHL dari survei pasar. Setelah hasil survey didapat, besarnya kenaikan upah minimun dinegosiasi dalam Dewan Pengupahan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor yang lain. Oleh karena itu, kata dia, buruh menolak kenaikan upah minimum sebesar 8, 51 persen dan menuntut kenaikan UMK sebesar 10-15 persen. “Maka dengan kenaikan tersebut walaupun masih jauh dari kesejahteraan tapi paling tidak kenaikan upah di kabupaten sesuai amanah UU 13 tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan,” tandasnya. (***)