Bukan Bosan Kerja, Buruh : Pekerja Milenial Keluar Masuk Karena Magang

KABUPATEN BEKASI – Aktivis buruh menilai Asosiasi Human Resouce Indonesia (Asphri) harus cermat dalam menyikapi keberadaan pekerja milenial di perusahaan. Kebanyakan mereka keluar masuk perusaaan disebabkan karena proses perekrutannya menjadi pekerja magang di perusahaan.

Hal tersebut diungkapkan aktivis buruh FSPMI, M. Nurfahroji. Katanya, keluar masuknya pekerja muda atau milenial disebabkan karena habis masa kontraknya. “Jadi keluar masuknya bukan karena bosan tetapi karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih layak atau habis masa kontrak kerjanya,” jelas Nurfahroji.

Mantan caleg Gerindra ini juga mengungkapkan, saat ini banyak perekrutan tenaga kerja bukan menjadi PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Tetapi, kebanyakan malah menjadi pekerja magang.

Parahnya lagi, lanjut Oji, praktek dilapangan banyak calon pekerja harus membayar hanya untuk menjadi pekerja magang di perusahaan.

“Pekerja magang di banyak perusahaan sekarang ini hanya mendapatkan uang saku tapi pekerjanya sama dengan pekerja PKWT bahkan PKWTT. Bahkan  saya juga tidak yakin mereka mendapatkan jaminan sosialnya,” jelasnya.

Oji juga menjelaskan, pemagangan sudah di atur dalam UU No. 13 tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan. Di dalam UU Ketenagakerjaan, pemagangan diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Bahkan di Kabupaten Bekasi, magang pun di atur dalam Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan di  bagian ketiga mulai dari Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. “Semua di atur mulai dari perekrutan, pelaksanaannya sampai dengan  jaminan sosialnya diberikan,” katanya.

“Maka dari itu kami dari Serikat Pekeja mengharapkan pengusaha -pengusaha khususnya di Kabupaten Bekasi taat akan Hukum Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Oji juga menambahkan, sebagai warga Kabupaten Bekasi dirinya mengharapkan pengusaha – pengusaha yang mencari tenaga kerja memakai Pasal 28 ayat (1) “Dalam penerimaan Tenaga Kerja, perusahaan wajib memberikan kesempatan terhadap tenaga kerja lokal dengan lebih mengutamakan warga sekitar baik yang memiliki keahlian maupun non keahlian dengan mempertimbangkan standar kompetensi tenaga kerja oleh perusahaan yang bersangkutan.

“Banyak orang-orang pribumi yang masih menjadi pengangguran. Mudah-mudahan kita orang Bekasi tidak mati di lumbung padi,” tandasnya. (***)