(Wawancara) Rekom DPP Nasdem Cawabup, Rohim Mintareja : “Jika Tak Menjalani Ada Resikonya Nanti”

Politisi Nasdem, H. Rohim Mintareja

KABUPATEN BEKASI – Mantan Wakil Bupati H. Rohim Mintareja kembali bergairah mengikuti kontes calon wakil bupati pendamping Bupati Eka Supriaatmaja di periode 2017-2022. Kegairahannya tak lepas dari Surat Rekomendasi DPP Nasdem yang telah dikantonginya. Rohim mendapat mandat maju sebagai Cawabup.

Namun, Wakil Bupati Era Neneng Hasanah Yasin di periode awal ini mengaku sedikit kecewa atas keterlambatan turunnya surat rekom dari DPP Nasdem. Dia mengaku sempat pesimis mengikuti kontes Cawabup karena perbaikan salah ketik surat rekomendasi yang telah dikantonginya beberapa waktu lalu.

Begini petikan wawancara bersama Rohim Mintareja :

  • Anda Telah mendapatkan Rekomendasi DPP Maju sebagai Cawabup, apa langkah kedepannya?

Jawab Rohim :  Langkah saya kedepan, sudah mendapat rekom dan kepercayaan DPP Nasdem, menjadi calon wakil bupati periode 2017-2022, maka saya harus berjuang karena sudah diberikan mandat oleh DPP, Nasdem ini menjadi partai pengusung Neneng-Eka dulu, karena kalau Nasdem saja tidak bisa maju sebagai cawabup, tentunya saya harus berkoalisi dengan partai pengusung yakni Golkar, PAN dan Hanura.

  • Bagaimana Koalisi yang dibangun dengan partai pengusung, sementara mereka sudah merekomendasi dua nama Cawabup, Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki. Tanggapan Anda?

Jawab Rohim : Karena koalisi ada mekanismenya, pengurus DPD Nasdem Kab Bekasi tentunya harus berkoordinasi dengan ketua DPD Nasdem Jabar, dia harus menjalankan perintah DPP. Karena rekomendasi saya perintah DPP, kalau tidak dijalani tentu ada resikonya nanti.

  • Bagaimana dengan surat rekomendasi lama DPD Nasdem Kabupaten Bekasi kepada Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki?

Jawab Rohim : Surat kesepakatan lama ya harus dicabut, mau tidak mau. Karena NAsdem itu mengusung nama saya dan itu sudah jelas di UU Cawabup, sebagai partai pengusung itu harus ada rekomendasi dari DPP. Kalau hanya rekomendasi dari DPD itu kan tidak sah menurut Undang-undang.

  • Panlih bersama partai pengusung, termasuk di situ DPD Nasdem membuat notulensi mendukung dua pasang nama, Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki?

Jawab Rohim : Ketua DPD Nasdem Bekasi, Teten mau tidak mau harus mencabut notulensi itu. Dan notulensi itu juga bukan dasar untuk menjadikan kandidat calon wakil bupati menjadi resmi. Yang resmi itu apabila partai pengusung sudah sepakat, calon yang diusung disampaikan ke bupati lalu dari bupati ke DPRD.

  • Bagaimana dengan kursi Nasdem di DPRD yang masih sedikit, apakah punya power merekomendasikan Anda untuk didukung partai pengusung?

Jawab Rohim : Di Undang-undang itu tidak menyebutkan jumlah kursi suara atau   persentase. Yang disebutkan itu partai pengusung, Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura ya partai itu yang berhak mengusulkan calon pengganti wakil bupati.

  • Kalau Partai Pengusung kekeuh mengusulkan dua nama, Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki, bagaimana?

Jawab Rohim : Kalau mereka keukeuh mengusulkan dua nama itu? Ya tidak masalah kalau yang lain sepakat. Misalkan Partai Nasdem tidak sepakat karena ada rekomendasi, kita nanti artinya deadlock. Informasi yang saya dapat DPRD sudah membentuk Panlih dan bekerja atas dasar tatib DPRD, yang membolehkan 20 persen suara mengusung cawabup. Itu sih untuk di UU Pemilu bukan untuk PAW Cawabup tetapi untuk calon bupati dan wakil bupati baru.

  • Bagaimana mengenai keterlambatan surat rekomendasi DPP?

Jawab Rohim : Saya menyayangkan sedikit, rekom itu kan sudah diberikan ke saya beberapa bulan lalu, Karena ada salah ketik dan diperbaiki itu terlalu lama. Kan kalau kata lapangan sudah becek, sementar kita harus melakukan pendekatan ke pengusung dan pendekatan partai yang punya hak suara.

  • Komunikasi dengan Panitia Pemilihan Cawabup di DPRD Bagaimana?

Jawab Rohim : Pastinya ada dan saya akan buat Tim berisi kader Nasdem, nanti kami akan komunikasi dengna bupati, pendekatan ke Panlih, partai pengusung dan yang punya suara. (***)