Nasdem Makin Pede Pasca Pertemuan Panlih dengan Dirjen Otda Kemendagri

PERTEMUAN : Panlih Cawabup DPRD Kabupaten Bekasi menemui Dirjen Otda Kemendagri membahas mekanisme proses pemilihan calon wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2020.

KABUPATEN BEKASI – Hasil Pertemuan Antara Panitia Pemilihan Cawabup bentukan DPRD dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu dinilai bisa menguntungkan Nasdem. Partai besutan Surya Paloh itu bisa menjadi penentu siapa calon wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.  

Seperti dikatakan Kader Nasdem Kabupaten Bekasi, Zuli Zulkifli, pertemuan Antara Panlih DPRD dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri menguatkan jika DPP partai pengusung harus kompak menyodorkan dua nama calon wakil bupati pendamping Eka Supriaatmaja.

“Disitu kan jelas direkomendasi oleh DPP bukan DPD/DPC, jadi pusat harus menentukan,” jelas Zuli kepada awak media.

Mantan caleg Nasdem provinsi Jawa Barat ini mengatakan jika dari empat partai pengusung, hanya DPP Nasdem yang merekomendasikan calon berbeda. Dari surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP Nasdem, nama mantan wakil bupati Rohim Mintareja mencuat.

Sementara, sebelumnya Nasdem melalui DPD Kabupaten Bekasi, telah menyetujui rekomendasi partai pengusung untuk mencalonkan dua nama yaitu Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki. “Tetapi DPP Nasdem tertanggal 6 Desember 2019 merekomendasikan nama Haji Rohim Mintareja, ya tentunya beda lagi, ini kan rekom DPP, keabsahannya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Meski begitu, Zuli belum bisa memastikan apakah Nasdem akan kekeuh mempertahankan nama Rohim Mintareja kepada partai pengusung. Sementara Golkar dan PAN sudah tokcer mencalonkan nama Tuti Yasin dan Akhmad Marzuki.

“Sementara Hanura saya belum tahu, sampai saat ini belum lihat rekomendasi dari DPP, kalau Nasdem kan sudah jelas rekomendasi DPP ke siapa,” katanya.

Sebelumnya, Panlih Cawabup bentukan DPRD Kabupaten Bekasi mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri untuk membicarakan mekanisme proses pemilihan Cawabup yang sampai saat ini belum ada kepastian bakal nama cawabup yang diusung.

Kedatangan mereka disambut oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik.

Ketua Panlih DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim mengatakan, hasil pertemuan dengan Kemendagri tetap meminta Panlih DPRD Kabupaten Bekasi terus berjalan. Selama belum ada wakil bupati ditetapkan, maka Panlih tak akan dibubarkan.

“Kita bawa surat dari Mendagri yang ditujukan ke DPRD, prinsipnya Panlih diminta terus bekerja, Karena ini kebutuhan dan tidak ada batas waktu Panlih dibubarkan selama wakil bupati belum terpilih maka Panlih masih ada,” jelas Mustakim.

Politisi partai Demokrat itu menjelaskan, dalam menentukan calon wakil bupati merupakan kewenangan dari DPP partai pengusung. Mereka wajib menyerahkan dua nama. Bahan tak harus bupati yang menyerahkan dua nama tersebut ke DPRD.

Selain itu, Mustakim juga menjelaskan jika partai pengusung harus kompak mengusung dua nama. Jika ada satu partai yang berbeda maka nama yang diusung tidak sah alias ditolak. Partai pengusung itu adalah Golkar, PAN, Hanura dan PPP.

“Kalau nama tidak sama dan kita paksakan untuk diajukan ya tetap akan ditolak dirjen. Bahkan nantinya rentan terhadap gugatan,” jelasnya.

Panlih DPRD juga dalam waktu dekat bakal mengadakan revisi Tatib pemilihan wakil bupati. Sebab, banyak pasal yang harus dikoreksi dan harus sesuai dengan proses pemilihan. (***)