DILEMA UPAH MINIMUM
DALAM PUSARAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP)

Oleh: Yosminaldi, SH. MM (Mahasiswa Doktoral MSDM Univ. Negeri Jakarta)Ketua Umum FK-HR EJIP, ASPHRI, Praktisi Senior & Konsultan MSDM & Hubungan Industrial

Kebijakan upah minimum, pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungankepada tenaga kerja, khususnya kepada pekerja yang baru (pekerja pemula) dalam memulai“dunia baru”, yaitu dunia kerja yang jauh berbeda dengan dunia pendidikan.

Di beberapa negara maju dan negara berkembang, isu upah minimum tetap menjadi isusentral & rutin yang cukup “mengganggu” sistem dan mekanisme hubungan industrial. Tujuandiadakannya sistem dan kebijakan upah minimum adalah, untuk menutupi kehidupan dan“pembiayaan minimum” karyawan bersama keluarganya. Artinya, tujuan kebijakan upahminimum tersebut bisa menjamin penghasilan pekerja, sehingga tidak lebih rendah dari suatutingkat tertentu, meningkatkan produktifitas kerja dan mengembangkan serta meningkatkanbisnis perusahaan agar lebih efisien.

Kebijakan dan sistem upah minimum di Indonesia, pertama kali diimplementasikan padaawal dasa warsa 70an (Suharyadi, 2003). Penerapan sistem dan kebijakan upah minimum di eratahun 70an tersebut, tidak terlaksana secara baik dan efektif, karena masih kurangnyaperhatian dan kontrol pemerintah dalam implementasinya.

Justeru Pemerintah mulai lebihfokus dan memberikan perhatian pada kebijakan upah minimum tersebut pada era 80an,dikarenakan adanya tekanan dari dunia internasional, terkait dengan isu pelanggaran standarketenagakerjaan yang mulai marak terjadi di Indonesia.Mengutip survey Gall 1998 dan Suharyadi 2003, sebuah organisasi perdagangan di AS(AFL-CIO) bersama sejumlah aktivis HAM mengajukan keberatan terhadap sebuah perusahaanmultinasional Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia, telah memberikan upah yangsangat rendah dan kondisi pekerjaan dibawah standar.

Hal tersebut cukup “menampar” mukaPemerintah RI, yang ujung-ujungnya Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang lebih kepada sistem dan kebijakan upah minimum, dengan menaikkan upah minimum sampai tigakali lipat dalam nilai nominalnya (dua kali lipat dalam nilai riil).

Sistem dan kebijakan upah minimum pada awalnya ditetapkan berdasarkan KebutuhanFisik Minimum (KFM). Namun untuk selanjutnya, kebijakan upah minimum mengacu kepadaperhitungan biaya Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK), tingkatupah minimum antar daerah, kemampuan, pertumbuhan dan keberlangsungan bisnisperusahaan, kondisi pasar kerja dan pertumbuhan ekonomi & pendapatan per kapita.

Selanjutnya mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan sampai saat ini kebijakan dansistem upah minimum Indonesia mengacu kepada PP No. 78 tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, disebutkan secara jelas bahwa setiap orangberhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun disisi lain, dalampenetapan upah minimum, harus juga mempertimbangkan dan memperhatikan produktifitasdan keberlangsungan bisnis perusahaan pada khususnya dan ekonomi nasional padaumumnnya. Artinya, kebijakan upah minimum, jangan sampai berdampak kepadakeberlangsung sistem perekonomian nasional yang ditopang oleh sektor rill yang menjaditumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja.

Upah Minimum yang berkeadilanPersoalan upah, tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Sistem upah dipersepsikan oleh pekerja selalu dengan keadilan. Karena upah merupakan saranadalam pencapaian kesejahteraan.

Keadilan dalam pengupahan ini tidak semata mata berkaitandengan besarnya jumlah yang diterima, tetapi meliputi juga proses penentuan upah tersebutyang juga harus memenuhi syarat keadilan, disamping syarat kelayakan. Disisi lain, Pengusahamemiliki persepsi berbeda dalam pemberian upah kepada pekerja, dimana dalam setiappembayaran upah, harus memberikan imbal yang positif dalam produktifitas kerja untukkepentingan bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Pentingnya upah sebagai unsur utama dalam mencapai tujuan pembangunan HubunganIndustrial Pancasila (HIP) yang harmonis, menjadikan intervensi negara sebagai sebuah keharusan dalam kebijakan dan sistem pengupahan, karena diyakini bahwa melepaskankonstruksi upah kedalam mekanisme pasar akan berakibat tidak tercapainya prinsip keadilandan kelayakan dalam pengupahan.

Oleh karena itu, kebijakan pengaturan tentang Upah Minimum sebagai salah satu wujudintervensi negara dalam hubungan kerja telah menjadi kebijakan strategis dalam sistem hukumketenagakerjaan di Indonesia.

Pembaharuan sistem hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam sistem dan kebijakanpengupahan, adalah sebuah keharusan dan sangat mendesak, agar konsep HubunganIndustrial Pancasila (HIP) yang berkeadilan bisa memberikan kenyamanan bagi pekerja,meningkatkan produktifitas, serta memajukan roda bisnis perusahaan yang berujung kepadapeningkatan produktifitas nasional secara keseluruhan.

Agenda dan jargon “upah murah” untuk kepentingan investasi asing, harus segeradiganti dengan model kesetaraan, keadilan dan kebersamaan semua elemen tripartit dalammencari solusi terbaik, agar “kericuhan tahunan” tentang pro-kontra Upah Minimum bisadiselesaikan dan dituntaskan secara komprehensif, tanpa merugikan salah satu pihak dalamelemen bipartit yang menjadi “tokoh sentral” dalam sistem Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Peran negara sebagai regulator sangat dibutuhkan oleh Pekerja dan Pengusaha, karena“keberadaan negara” dalam memerankan fungsinya secara professional, objektif & independenuntuk kepentingan nasional, akan memberikan dampak positif dalam keberlangsunganimplementasi sistem hubungan industrial pancasila yang sesuai dengan harapan semua pihak.Anti keberpihakan, kemandirian dan objektifitas negara dalam menyusun aturan, kebijakan dansistem pengupahan nasional, akan semakin memperkuat implementasi sistem HubunganIndustrial Pancasila (HIP) sebagaimana dicita-citakan semua “stakeholder” dunia usaha dandunia industri (DUDI). Semoga sistem dan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, bisaterwujud dan memberikan angin segar dalam dunia hubungan industrial Indonesia. Amien.