Bupati Eka Bakal Publikasikan Penggunaan Dana Perusahaan Buat Masyarakat (CSR)

Bupati Bekasi Eka Supriaatmaja

KABUPATEN BEKASI – Kinerja Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (FP-TJSLP) yang menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bakal segera diaudit dan dibeberkan ke public.

Hal tersebut ditegaskan bupati Kabupaten Bekasi, Eka Supriaatmaja yang berjanji akan menyampaikan secara rinci dan terbuka ke public mengenai pengelolaan CSR oleh pengelola dana CSR tersebut.

“Selama ini terkait dengan dana CSR pihak-pihak yang menyalurkan sebetulnya sudah menyampaikan secara transaparan kepada kami. Cuma memang evaluasi kedepan terkait Forum CSR (FP-TJSLP) ini, kita akan lihat lagi agar nanti penyalurannya bisa terinformasi juga kepada seluruh masyarakat,” kata Eka saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan untuk RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Cikarang Utara, Selasa (29/01).


Sampai saat ini juga belum semuanya perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi memberikan dana CSR yang dikelola pemerintah daerah.

Apalagi, Pemda juga belum berani memberikan sanksi kepada perusahaan yang tak mengeluarkan dana tanggungjawab sosialnya itu ke masyarakat.


Padahal, sanksi telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2015 tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan lebih memilih jalur persuasif.


“Alangkah baiknya kita lakukan secara persuasif. Kita mau lihat potensi CSR ini sehingga pengusaha juga bisa ikut berkonstribusi membangun kabupaten Bekasi melalui CSR-nya,” katanya.


Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha mengingatkan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan TJSLP dengan menyalurkan dana CSR-nya.


Politisi Partai Gerindra itu pun meminta agar FP-TJSLP mampu membuka secara transaparan pengelolaan dan penyaluraan dana CSR yang telah diberikan perusahaan selama ini.

Sebab, sambung Aria, berdasarkan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang TJSLP, laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. (Pobek)