DPRD H. Danto : “Kemana CSR? Pemda Hanya Piawai Lirik APBD”

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, H. Danto

KABUPATEN BEKASI – Anggota Komisi III DPRD dari fraksi Gerindra, Haji Danto menyorot soal lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bekasi. Perlu ada kerjasama semua pihak, pemerintah daerah dan kawasan industri untuk membangun SDM Kabupaten Bekasi yang handal.

Anak buah Prabowo menyinggung soal peran dari Corporate Social Responsibility (CSR). Keberadaan tanggungjawab social perusahaan itu harus dimaksimalkan agar bisa membawa dampak baik terhadap masyarakat sekitar.  

“Bicara CSR itu memberikan pembinaan, pengembangan atau seremoni, menurut saya itu sudah bagus dan sebagai tidak lanjutnya dari hasil binaan itu harus dapat menghasilkan. Jadi kendalanya kita ini terbentur aturan seperti akte pendirian badan hukum,” jelas Haji Danto.

Kata Anggota dewan dari Dapil VI itu, masyarakat yang telah mendapatkan binaan dari program CSR umumnya dapat mengerjakan pekerjaan seperti home industri. Tapi sayang mereka tak bisa mengembangkan dan menjual hasil dari home industri tersebut.

“Sebelum memproduksi mereka dibebani harus membuat badan hukum, disitu ada NPWP, PKP dan ijin prinsip lainnya,” katanya menyayangkan.

Aturan tersebut membuat masyarakat pesimis. Sebab, untuk membuat badan hukum dan kelengkapannya mereka harus mengeluarkan kocek cukup dalam anggaran biayanya. Pemerintah sulit membantu persoalan yang dihadapi masyarakat untuk membuat legalitas tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Haji Danto berharap setiap kelompok pengguna CSR harus dibantu juga memiliki badan usaha seperti comanditer, persero, koperasi yayasan dan yang lainnya.

“Sebagai daerah industri tentunya kita harus bisa mengikuti sebagai penyeimbang perkembangan, saya alhamdulillah sangat pengalaman dalam hal itu, apa lagi dalam perusahaan sudah jelas dalam laporan keuangan dan kegiatannya dipantau oleh ke Pabeanan, DAN DPIL BPKPM,” paparnya.

Haji Danto juga mempertanyakan kelanjutan Perda CSR. Pemerintah daerah dinilai kurang paham mengenai arah dan tujuannya adanya Perda tersebut. “Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi hanya piawai melirik APBD, itu sangat disayangkan,” sindirnya.

Kedepan, anggota dewan ini berharap pemerintah daerah dapat mengetahui maksud dan tujuan dari Perda CSR. “Jika Pemda ingin berbicara kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, manfaatkan CSR. Jangan melulu APBD,” tambahnya. (Pobek)