PA 212 Minta Pemda Bekasi Serius Data TKA Cina di Meikarta

KABUPATEN BEKASI – Forum Ukhuwah Islamiah (Fuskhis) dan Persatuan Alumni (PA) 212 meminta pemerintah Kabupaten Bekasi serius dalam mendata tenaga kerja asal Tiongkok yang berada di projek pembangunan Meikarta dan sekitarnya.


Adanya data valid mengenai jumlah tenaga kerja asal Cina di Meikarta memudahkan pemerintah daerah memantau keadaanya.


Hal itu ditegaskan Fuskhis dan PA 212 yang mengelar aksi damai di Gerbang Perkantoran Pemkab Bekasi, senin (17/02).


“Jadi kita mendorong Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki data yang valid mengenai jumlah WNA asal Cina yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Karena ini menjadi satu-satu cara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona,” kata Panglima Fukhis Ust. Nanang Seno.


Dia mengatakan, Ketidakvalidan data WNA asal Cina yang terjadi sekarang ini menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Selain itu juga membuat petugas kesehatan kesulitan mendeteksi potensi penyebaran virus corona.


“Pendataan harus jelas dan keberadaan Tim Pengawas Orang Asing harus dimaksimalkan. Kalau mereka keluar masuk Kabupaten Bekasi dengan bebas sehingga beropetnsi ada yang tidak terdata dan tidak bisa diperiksa kesehatannya, bagaimana kita bisa mengantisipasi itu (virus corona),” katanya.


Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja menegaskan jika DPRD bakal memanggil semua pihak yang terlibat dalam Pengawasan Orang Asing.

Tujuannya, agar ada sinkronisasi data jumlah WNA yang bekerja di Kabupaten Bekasi. Bila ada selisih jumlah, maka dapat dipastikan bahwa pekerja tersebut bekerja secara illegal.


“Khusus Komisi IV, kita akan kaji dan evaluasi hal tersebut dengan Disnaker kaitan WNA yang bekerja di Kabupaten Bekasi, khususnya di proyek Meikarta yang menurut kabar diluar sampai ribuan orang. Kita akan turun ke lapangan karena kita butuh data yang lebih kongkrit supaya tidak simpang siur,” katanya, usai menemui perwakilan anggota Fukhis dan PA 212 di ruang VIP DPRD Kabupaten Bekasi.


Selain berpotensi terjadinya penyebaran virus corona, WNA illegal juga telah berpengaruh terhadap pemasukan kas daerah. Terutama pemasukan dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).


Selain itu, besar kemungkinan WNA yang bekerja secara illegal juga tidak mempunyai sertifikasi keahlian khusus atau unskill labour.

“Biasanya yang ilegal itu yang gak punya keahlian, Kalau ini benar terjadi, maka kita minta untuk dipulangkan saja ke negara asalnya dan mempekerjakan masyarakat Kabupaten Bekasi, karena saat ini beban pengangguran di kita saja mencapai 8,45 persen,” tandasnya. (Pobek)