Budiyanto Sidak Meikarta, BN Holik : Selama Bekerja untuk Masyarakat, Harus Didukung!

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik.

KABUPATEN BEKASI – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik menilai langkah anggota DPRD Budiyanto yang menyoal Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina illegal di projek pembangunan Meikarta sudah tepat.

Sebagai wakil rakyat, langkah politisi PKS itu dianggap telah membela masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di wilayahnya.

“Saya atas nama pribadi mendukung langkah Budiyanto. Alasannya setiap dewan turun reses pasti yang ditanyakan warga itu soal peluang mendapatkan pekerjaan,” jelas BN Holik kepada awak media.

Seharusnya, lanjut BN Holik, curhatan masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan menjadi cambuk wakil rakyat agar memperjuangkan mendapatkan pekerjaan yang layak.  

Dia melihat, tak sedikit tenaga kerja asing yang mengerjakan projek pembangunan di Meikarta. Bahkan, para tenaga kerja asing asal Cina itu bekerja sebagai buruh kasar di pembangunan projek super blok itu.

“Faktanya di pembangunan proyek Meikarta, buruh kasar saja orang cina. Sementara orang Bekasinya pada ngapain diem bae,” kata Kholik dengan logat lokalnya.

Dengan melihat fakta dilapangan tersebut, BN Holik mengajak wakil rakyat sadar agar tenaga kerja lokal tidak menjadi penonton di kampung halamannya sendiri.

“Saya yang notabene makan gaji dari uang Negara secara tidak langsung uang masyarkat, saya mencicipi gaji. Kalau untuk mendorong masyarakat Bekasi mendapatkan pekerjaan ya harus kita perjuangkan bersama,” katanya.

“Saya melihat maksud Budiyanto ini baik agar tenaga kerja lokal diperjuangkan mendapatkan pekerjaan di setiap pembangunan yang ada di Bekasi,” tambahnya.

Dia juga meminta agar Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi tidak tersinggung atas langkah yang diambil Budiyanto dalam menyikapi tenaga kerja Cina illegal di projek pembangunan Meikarta.

“Komisi IV jangan tersingung, dewan itu kolektif kolegial, kalau kita dalam hal ini komisi I tidak boleh berpendapat masa kita terbelenggu tupoksi masing-masing,” ujarnya.

Kholik juga mempertanyakan adanya aturan jika seorang anggota dewan harus bekerja sesuai dengan tupoksi per komisi.

“Ya malah saya mempertanyakan aturan yang melarang dewan bekerja diluar Tupoksinya sebagai anggota Komisi DPRD? Kadang ada masyarakat mengunjung dewan sementara dewannya kunker, dewan yang lain boleh menerimanya, ” tanyanya.

Sebaliknya, kata Kholik, sudah sepatunya seorang dewan mendapat dukungan jika selama bekerja mengedepankan kepentingan masyarakat. Selain itu, juga tidak ada larangan di sturktur partai untuk bergerak.

Politisi partai berlambang kepala burung Garuda itu juga menolak jika langkah Budiyanto telah memberikan imej buruk bagi DPRD Kabupaten Bekasi.apalagi dinilai telah mencemarkan nama baik DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kalau bicara pencemaran nama baik, ya dimana pencemaran nama baik DPRD?, bagus kok DPRD tidak tumpul, ngapain kita makan duit rakyat tetapi tidak membela kepentingan rakyat,” kilahnya.

Bagi anggota DPRD yang mempermasalahkan langkah Budiyanto di Meikarta itu, Kholik mengajak turun langsung melihat kondisi tenaga kerja asing yang ada disekitar kawasan industry Meikarta, Lippo Cikarang dan Deltamas.

“Rumah saya dekat dengan Meikarta, Kalau lebih prontal lagi turun langsung liat tenaga kerja asing di Lippo, rumah untuk penampungan untuk orang asing,” tandasnya. (Pobek)