UMK Kabupaten Bekasi Rp 4,5 juta Terancam Turun Menjadi Rp 1,8 juta?

KABUPATEN BEKASI – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kabupaten Bekasi terancam bakal turun dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 1,8 juta. Ancaman turun drastisnya UMK Kabupaten Bekasi itu bakal terjadi jika RUU Omnibus law disahkan.

Hal tersebut diungkapkan Vice Presiden KSPI, Iswan Abudllah saat diskusi Asphri Talkshow dengan topic Quo Vadis Omnibus Law : Pro Pengusaha atau Pro Buruh? Yang digelar di Hotel Primbize, Jumat (28/02).

Menurutnya, di RUU Omnibus Law hanya mengatur Upah Minimum Provinsi dan tidak mengatur Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Artinya UMK terancam bakal hilang sehingga acuan menentukan upah sesuai dengan aturan dari provinsi. Jika dalam satu daerah kabupaten atau kota di provinsi itu upahnya lebih rendah, maka upah untuk buruh bisa didasari dari upah terkecil.

Di provinsi Jawa Barat, salah satu daerah yang menerapkan UMK rendah yaitu Kabupaten Majalengka yaitu Rp 1,8 juta. Karena tidak ada acuan UMK, maka pengusaha bisa menerapkan upah provinsi dengan acuan upah daerah terkecil.

“Bisa turun karena di RUU Omnibus Law tersebut mengatur Upah Minimum Provinsi, sekarang di Kabupaten Bekasi Rp 4,5 juta maka mereka (red.pengusaha) akan menggunakan UMP Kabupaten Majalengka Rp 1,8 juta,” jelas Iswan Abdullah.

Mantan Caleg ini mengatakan jika di RUU Omnibus Law ini mengatur upah dalam persatuan waktu. Artinya, di RUU tersebut bisa menggunakan upah buruh dibawah UMK. “Jadi sama juga menghapus upah minimum,” katanya.

Parahnya lagi tidak ada sanksi bagi para pengusaha yang tidak menerapkan UMK. “Kalau sebelumnya kan ada sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar gaji pekerja sesuai UMK, kalau di RUU Omnibus Law tidak ada sanksi,” ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, RUU Omnibus Law juga melanggar tiga jaminan yang diperjuangkan buruh seduina yaitu jaminan pekerjaan (job security), jaminan income security atau upah yang layak dan terakhir social security.

Dia mencontohkan seperti hlangnya hak pesangon para pekerja, penggunaan tenaga kerja asing dipermudah, Penggunaan tenaga outsorching disemua jenis pekerjaan seumur hidup. Hilangnya sanksi pidana kepada para pengusaha.

“Kalau tidak diberikan sanksi maka diberikan kewenangan seenaknya mereduksi pekerjaan buruh seindonesia,” katanya.

“Hampir semua buruh menolak dan jika dipaksakan akan ada aksi mogok nasional di Negara kita,” tandasnya. (Pobek)