Jangan Jomblo, Amin Fauzi, Kabupaten Bekasi Harus Punya Wakil Bupati

KABUPATEN BEKASI – Panitia Pemilihan Cawabup bentukan DPRD (Panlih) diminta bisa menyelesaikan tugasnya menghasilkan keputusan wakil bupati pendamping bupati Eka Supriaatmaja di sisa masa jabatan 2017-2022. Sebab, Kabupaten Bekasi saat ini membutuhkan wakil untuk mendukung kinerja bupati Eka.

Hal tersebut ditegaskan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, Mohamad Amin Fauzi. “Wakil bupati sangat dibutuhkan untuk mendukung kinerja bupati Eka Supriaatmaja,” jelas Amin.

Politisi Golkar itu meminta agar Panlih bekerja sesuai aturan pemerintah dan undang-undang. Panlih harus tegak lurus berjalan sesuai aturan. Masa kerja Panlih yang tinggal dua bulan harus bisa diporsir dengan maksimal. Panlih jangan mengulur waktu karena akan ada sanksi moral bahkan pidana atau perdata.

“Panlih harus bekerja tegas sesuai SOP (Standar Operasional dan Prosedur). Karena kalau keluar dari itu bahaya untuk Panlih. Diibaratkan kalau mau ke Bandung, Panlih ini sudah masuk tol jadi gak bisa balik lagi. Jadi harus tegas, kalaupun nantinya ada gugatan itu next,” ungkapnya.

Amin Fauzi juga mengungkapkan jika Panlih DPRD telah melakukan pertemuan dengan keempat partai koalisi yakni PAN, Nasdem, Golkar, dan Hanura di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (9/12). Di hari yang sama, Panlih juga melakukan pertemuan dengan Bupati Bekasi, Eka Supriaatmaja.

“Apakah Panlih ini bercanda atau dagelan kita belum tahu. Panlih juga harus terbuka kepada masyarakat karena mereka bekerja menggunakan uang rakyat,” tegasnya.

Sementara menanggapi adanya isu bahwa Partai Golkar telah mengalihkan rekomendasi Cawabup ke nama lain, Amin menilai hal itu masih seperti cerita dalam sinetron, karena belum ada fisiknya baik itu ditataran partai koalisi maupun di media massa.

Ia mengatakan, DPD Golkar Provinsi Jabar sendiri tercatat sudah tiga kali mengelurkan surat rekomendasi Cawabup Bekasi. Pertama tanggal 12 Juli 2019 ditujukan kepada Bupati Bekasi Eka Supriatmaja.

Kemudian tanggal 6 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua DPP Golkar Airlangga Hartarto dan terakhir tanggal 28 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua DPP Golkar dimana nama Amin Fauzi masuk didalam dua nama yang mendapatkan rekomendasi.

“Politik berlangsung dinamis dan tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Kita akan terus mengawal proses pemilihan Wabup ini supaya sesuai dengan aturan perundang-undangan,” tandasnya. (Pobek)