Pemilihan Cawabup Makin Panas! Nasdem Gugat Panlih ke PN Cikarang

KABUPATEN BEKASI – DPD Nasdem Kabupaten Bekasi menggelar conference pers di kantornya Ruko Icon City, Deltamas pada Senin (16/03).  Partai restorasi itu mengungkapkan jika DPD Nasdem Kabupaten Bekasi telah resmi menggungat Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati bentukan DPRD ke Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Gugatan tersebut telah didaftarkan pada Senin (16/03).

Kuasa Hukum DPD Nasdem Kabupaten Bekasi, Mohammad Iqbal Salim mengatakan jika kewenangan Panlih sudah overlap mengadakan pemilihan wakil bupati Kabupaten Bekasi. Dalam peraturan, katanya, Bupati Eka memiliki kewenangan merekomendasi cawabup untuk diserahkan.

Setelah itu, Panlih memfasilitasi untuk melakukan pemilihan.  “Jadi disini ada overlap wewenang dimana Panlih mengatur menerima calon-calon wakil bupati itu. Harusnya mereka gak punya hak sampai kesitu, namanya kepanitiaan tugasnya hanya mempersiapkan pemilihan saja, hanya teknis bukan menentukan calon,” kata Iqbal Salim.

Iqbal menyarankan agar DPRD Kabupaten Bekasi terhindar dari persoalan hukum, Panitia Pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus menunda pelaksanaan untuk sementara waktu. “Ya sambil menunggu partai koalisi bersepakat soal dua nama yang bakal diusulkan ke DPRD melalui Bupati Bekasi,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bekasi, Rohim Mintareja menambahkan, penetapan calon wakil bupati menjadi salah satu bagian materi yang ikut ia gugat. Sebab, penetapan tersebut tidak sesuai konstitusi dan aturan.

“Intinya isi gugatan tersebut kami ingin membatalkan SK penetapan, karena itu bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku tentang pemilihan daerah. Sehingga saya menilai cacat hukum,” ujarnya.

Apalagi, lanjut Rohim, DPRD merupakan lembaga legislatif yang membuat peraturan daerah yang didasari undang-undang. “Kemudian kalau hari ini mereka melanggar, ini bisa kena sanksi. Karena mereka bekerja tidak didasari dengan undang-undang,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Mantan Wakil Bupati Bekasi ini menegaskan, dalam hal pemilihan wakil bupati merupakan domain partai pengusung, bukan panitia pemilihan.

“Sekarang DPRD telah membentuk panlih, kemudian menerima pendaftaran, dan menetapkan dasarnya darimana. Aturan yang mana yang dipakai, karena Pemprov sendiri meminta Pilwabup ini dibatalkan,” ucapnya.

“Entah apa yang merasuki anggota DPRD ini, sehingga mereka tidak mengindahkan surat itu. Saya sangat menyayangkan hal ini,” tandasnya

DPD Nasdem Kabupaten Bekasi mendaftarkan gugatan ke PN Cikarang dengan nomor: 65/pdt6/2020/PNCkr, Partai NasDem menilai pemilihan Wakil Bupati Bekasi telah cacat hukum. Berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 serta Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2019. (Pobek)