Digeruduk Buruh, DPRD Kabupaten Bekasi Resmi Tolak RUU Omnibus Law

KABUPATEN BEKASI – DPRD Kabupaten Bekasi mengeluarkan pernyataan menolak RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja Penolakan itu dikeluarkan pasca ribuan buruh melakukan aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Selasa (17/03).

Penolakan RUU tersebut disampaikan langsung Ketua DPRD Aria Dwi Nugraha dihadapan massa buruh. “Setelah kita berdiskusi bersama perwakilan buruh, akhirnya kita sepakati poin-poin yang akan kita kirimkan kepada Presiden RI. Kita juga akan kirimkan kepada DPR RI untuk membawa dan mendengar apa yang akan menjadi aspirasi keluarga besar buruh Kabupaten Bekasi,” kata Aria.

Politisi partai Gerindra itu mengatakan  jika rancangan RUU wajib menjaga prinsip keadilan negara dalam melindungi segenap rakyat Indonesia dari bentuk-bentuk penjajahan baru. Sebaliknya, RUU Omnibus Law dan Cipta Kerja dinilai tidak melindungi prinsip keadilan.

“Baik secara bersembunyi atau pun terang-terangan, yang menjadikan rakyat Indonesia budak di negeri sendiri,” katanya. Dengan begitu, DPRD Kabupaten Bekasi menyatakan sikap menolak RUU Cipta Kerja dan melakukan langkah-langkah politik konstitusional agar RUU tersebut tidak disahkan menjadi UU.

Arya menjelaskan RUU Omnibus Law wajib menghadirkan penguatan iklim demokrasi hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, kebebasan berserikat dan mendapatkan keadilan hukim seadil-adilnya. (pobek)