Kejari Cikarang Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Pajak Capai Rp 43 M

KABUPATEN BEKASI – Organisasi Masyarakat Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang Kabupaten Bekasi menyambangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang. Mereka melaporkan adanya dugaan penggelapan pajak penerangan jalan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun anggaran 2013 sampai 2018.

Dengan membawa sejumlah berkas dugaan penyelewengan tersebut, Ormas LMP Kabupaten Bekasi yang dikomandoi Eko Triyanto itu mendaftarkan laporannya dengan nomor : 057/SEK/SPM/-Tipikor/LMP-Macab-BKS/III/2020.

“Kami minta penegak hukum melakukan penyelidikan secara terperinci dan tuntas terhadap dugaan tindak pidana korupsi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bekasi  yang bersunber dari penerangan jalan TA 2013 sampai 2018 yang setiap tahun ada indikasi penyelewengan,” ujar Ketua LMP Markas Cabang Kabupaten Bekasi Eko Triyanto kepada awak media di Kantor Kejari Cikarang, Kamis (19/3/2020).

Eko membeberkan temuan penyelewengan penerimaan pajak tahunan itu mencapai Rp 43 miliar per tahun. Jika dihitung dari 2013 sampai 2018, katanya, jumlah dugaan penyelewengan pajak itu mencapai ratusan miliar.

Dia juga menemui kejanggalan dari segi jumlah pelanggan (customer) yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah pelanggan mencapai satu juta lebih, namun berdasarkan data di tahun 2014 berkurang menjadi sekitar 500 lebih pelanggan.

“Menurut kami jadi suatu hal yang aneh. Pelanggan itu berkurang, tapi pendapatan pajak naik sekitar Rp175 miliar ke Rp225 miliar,” ungkapnya.

Kemudian, di tahun 2017 jumlah pelangan mencapai satu juta lebih dan tahun 2018 jumlah pelanggan berkurang menjadi sekitar 800 ribuan.

“Ini yang menjadi indikasi penyelewengan dimana daya terpasang, listrik terjual dan jumlah pelanggan menurun tiap tahun, kemudian penerimaan pajak meningkat,” pungkas Eko.

Selain itu, LMP Kabupaten Bekasi juga meminta agar BPK melakukan audit ulang karena dimungkinkan dalam Undang-undang khususnya predikat WTP yang diraih Pemkab Bekasi, yang kaitannya terhadap dugaan tindak pidana penerimaan pajak daerah Pemkab yang bersumber dari pajak penerangan jalan sejak tahun anggaran 2013-2018. (Pobek)