Soal Surat PAW Husni Thamrin, DPC Gerindra “Tabayyun” ke Pusat

KABUPATEN BEKASI – DPC Gerindra Kabupaten Bekasi bakal tabbayun atau klarifikasi dulu ke DPP terkait beredarnya surat Pergantian Antar Waktu (PAW) Husni Thamrin sebagai anggota DPRD. Sampai saat ini, DPC Gerindra Kabupaten Bekasi belum mendapat informasi langsung dari pengurus pusat mengenai PAW anggota dewan dapil V itu.

“Belum ada yang menghubungi saya baik dari DPW atau DPP Gerindra, ini kan terkait nasib orang, maka saya harus melakukan langkah yang sesuai dengan prosedur, yaitu klarifikasi dahulu ke DPP,” jelas Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, Nugraha Hamdan di kantor DPC Gerindra.

Sebelumnya, beredar surat dari DPP Gerindra Nomer 02-0023/A/DPP-Gerindra/2020 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Atas nama Sdr.Husni Thamrin. Disurat itu, dewan terpilih dari dapil V itu digantikan dengan Haryanto.

Nunu-begitu sapaan akrabnya- mengakui mengetahui pertama kali surat tersebut dari pesan berantai di media sosial Whatsaap.

Jika mengikuti prosedur, jelas Nunu, surat tersebut seharusnya diberikan langsung dari DPP melalui kurir yang diberi mandat ke DPC Gerindra. Setelah itu, surat PAW tersebut dikoordinasikan dengan KPU dan DPRD Kabupaten Bekasi.  

“Saya tiba-tiba kaget bahwa pada hari Jumat lalu melalui pesan whatsaap (WA) semua sudah tersebar, bahkan senin kemarin rame lagi dengan adanya tanda terima DPRD kayaknya surat ke DPRD dulu, siangnya baru diantar surat ke DPC,” ungkapnya.

Nunu mengakui dengan beredarnya surat tersebut membuat gaduh internal partainya. Apalagi, kata dia, mekansime PAW ini adalah ranah internal.

“Kita sebagai DPC Gerindra ingin menghentikan kegaduhan ini di mana-mana, karena ini ranah internal jadi kalau sudah rame seperti ini di mana kredibelitas kita sebagai partai pemenang di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.

Bukan hanya itu, dia juga membeberkan bahwa yang ditugaskan untuk  mengantarkan surat tersebut bukan orang yang resmi ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra.

“Harusnya kalau DPP menugaskan orang itu punya surat tugas atau Pengurus DPP yang memiliki SK atau pengurus seketaritan. Kalau ini bukan salah itu atau orang yang tidak membawa mandat dari DPP,” tegas dia.

Nunu juga membenarkan bahwa persolan ini adanya kaitan persengketaan dewan terpilih anatara Husni Tamrin dengan Hariyanto pasca Pileg.

“Ya karena ada persengketaan kaitan dewan terpilih anatara Husni Tamrin dan Haryanto dimana waktu itu Husni Tamrin yang ditetapkan dulu oleh Mahkamah Kontitusi (MK) lalu Hariyanto mengajukan permasalahan ini dengan melanjutkan ke mahkamah partai,” beber dia. (Pobek)