Pemkab Bekasi Ajukan PSBB, Pelanggar Siap Kena Sanksi

KABUPATEN BEKASI – Mengikuti langkah DKI Jakarta dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi mengajukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat dan provinsi Jabar.

Langkah tersebut diungkapkan Juru Bicara Pusat Informasi dan Komunikasi Covid-19 Kabupaten Bekasi (PIKOBSI) dr Alamsyah. Keputusan mengajukan PSBB itu telah ditetapkan bupati setelah menggelar rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kami baru pengajuan penetapan ke Menkes (Menteri Kesehatan,red) lewat gubernur Jabar,”  jelas Alamsyah.

Jika usulan PSBB tersebut disetujui, konsekwensinya segala aktivitas dan kerumunan masyarakat akan diperketat. Namun tidak ada pemblokan atau penutupan akses jalan antar daerah.

“Jadi begini PSBB itu beda dengan Lockdown. Kita hanya batasi aktivitas untuk mencegah penyebaran virus korona. Penerapannya pun sama seperti daerah lain,” paparnya.

Namun, bakal ada sanksi yang diberlakukan ketika ada pelanggaran setelah PSBB diterapkan.

“Sekolah-sekolah sudah kita liburkan, tempat yang menjadi pusat keramaian juga tidak boleh ada, perusahaan-perusahaan juga sudah kita kirimkan himbauan tentang pembagian waktu. Tentu saja kalau sudah disetujui PSBB nanti aturannya akan lebih detail lagi dan ada sanksinya juga,” jelasnya. (Pobek)