Harus Ada Fokus Bantuan Pekerja Ter-PHK, Asphri : Jika Tidak Bisa Ada Bencana Kelaparan

KABUPATEN BEKASI – Asosiasi Human Resouce Indonesia (Asphri) meminta kebijakan pelarangan mudik dibarengi dengan kebijakan perlindungan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika tidak ada insentif bagi pekerja ter-PHK, pelarangan mudik bisa menimbulkan masalah baru seperti bencana kelaparan.

“Pelarangan mudik prinsipnya bagus. Bertujuan agar penyebaran covid-19 bisa ditahan. Namun, harus juga difikirkan dan diperhatikan bagi ex pekerja yang terkena PHK. Mereka yang tidak mendapatkan pesangon atau pesangonnya hanya cukup untuk kebutuhan waktu terbatas, sudah pasti mereka akan merasa lebih aman dan nyaman kembali ke kampung halaman, karena masih banyak saudara atau keluarga yang bisa membantu,” jelas Ketua Umum Asphri, Yosminaldi pada rilis yang diterima redaksi potret bekasi.

Menurutnya, Pplarangan harus dibarengi dengan strategi perlindungan, setidaknya perhatian atas kebutuhan dan ketahanan pangan ex karyawan PHK dan keluarganya. “Kita tidak ingin mereka menjadi korban kekurangan pangan atau bahkan kelaparan. Tantangan kedepan bagi ex PHK adalah kebutuhan dan ketahanan pangan keluarga. Apalagi bagi ex pedagan kecil yang bangkrut. Mereka baru mendapatkan penghasilan jika berdagang. Berhenti berdagang, artinya berhenti mendapatkan uang,” ujarnya.

Dia menyarankan, ada program yang fokue memberikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai (BLT) dan donasi kepada para ex PHK, ex padang kecil yang bangkrut dan rakyat miskin yang tidak berpenghasilan tetap.

“Kita berharap penyalurannya tidak salah sasaran. Perlu pendataan dan koordinasi dengan Aparat Desa, RW & RT agar bantuan tersebut tersalurkan secara tepat sasaran,” tandasnya. (Pobek)