Heboh Gambar Bupati di Bansos, Pakar Hukum Imam Prayoga : Bukan Kategori Pidana

KABUPATEN BEKASI – Ditengah pandemic Covid-19, pemerintahan bupati Eka Supriaatmaja digoyang dengan kritikan bungkus beras lima liter berstiker foto bupati. Bantuan social yang diperuntukan bagi masyarakat itu pun mendapat respon dari berbagai kalangan. Termasuk, ada yang berpendapat, bisakah bantuan sosial yang dilabeli foto bupati itu dipidanakan?

Pakar Hukum Perseroan Advokat Imam Prayogo menilai, stiker bupati Eka Supriaatmaja pada bantuan sosial ke masyarakat tidak ada indikasi pidana. Penilaian itu diutarannya baik dari sisi reglemen delik umum ataupun delik khusus dalam tata positivisme hukum Republik Indonesia.

“Dalam gradasi ini bukan berarti saya membela Bupati Eka, Saya hanya melihat dalam konteks hukum pidana positif secara objektif tanpa tendensi dan kepentingan apapun,” kata Imam.

Dalam ilmu hukum, Imam menjelaskan, seseorang dikatakan melakukan tindak pidana  jika ada perbuatan permulaan yang melawan hukum (wedderechtelijk formeel), yaitu perbuatan yang hanya dipandang apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.

“Inilah inti ajaran tentang kesalahan schuld karena tiada pidana tanpa ada kesalahan,” kataya.

Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kabupaten Bekasi itu juga mengatakan tidak menjadi persoalan apakah bantuan sosial tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi atupun dari APBD Kabupaten yang ditempeli stiker Bupati.

“Karena Bupati melakukannya dalam hubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, terkecuali dalam masa kampanye Pilkada jika Bupati berstatus sebagai calon atau pertahana menempeli stiker bansos  atas nama pribadi dengan menggunakan fasilitas negara ini baru bisa dilihat perbuatan “straffbaarfeit” nya dan dapat dijerat dengan pasal 280 juncto pasal 521 UU No. 7 tahun 2017 sekarang kan bukan masa kampanye dan belum diketahui apakah Bupati akan mencalonkan lagi atau tidak,” paparnya.

Sebaliknya, kata Imam, soal penempelan stiket pada bansos tersebut hanya masalah etika kearifan lokal saja. “Masalah pantas atau tidaknya, masalah etis atau tidak etisnya, ditengah situasi keprihatinan bangsa akibat pandemi covid 19 menempeli stiker pada bantuan sosial masyarakat dengan gambar Bupati sekalipun perbuatan ini bukan tindak pidana sudah pasti akan mengundang polemik di masyarakat karena terkesan itu adalah bantuan dari pribadi Bupati,” jelasnya.  

Imam juga sependapat dengan Kajari Cikarang yang menilai bansos berstiker bupati itu mengundang sense of crisis yang tinggi. Artinya harus punya kepekaan untuk menjaga perasaan publik.

Alangkah lebih arif dan bijaksana, Saran Imam, setiap bantuan sosial yang diterima masyarakat agar ditulis dan tertera jelas dipaket bantuan tersebut apakah bantuan itu dari pusat, dari Provinsi atau dari Kabupaten atau bahkan dari Instansi lain tanpa stiker Bupatinya terkecuali bantuan tersebut langsung dari pribadi Bupati.

“Di bulan Ramadhan yang suci ini lebih eloknya kita berhusnudzon atau berprasangka baik anggaplah bantuan sosial dari berbagai sumber itu disalurkan melalui Bupati kepada masyarakat secara tepat sasaran; Innamal a’malu bil niati, memang niatan kerja iklas Bupati untuk kepentingan masyarakat,” tandas Imam. (Pobek)