Politisi Gerindra Nilai, Belum Terima Bantuan Picu Warga Langgar PSBB

KABUPATEN BEKASI – Masih adanya pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Jilid II di Kabupaten Bekasi dinilai karena belum maksimalnya bantuan yang diterima masyarakat dari pemerintah. Dengan begitu, membuat masyarakat memilih keluar mencari nafkah ketimbang banyak beraktifitas di dalam rumah.


“Jadi kebutuhan masyarakat juga harus terjamin. Kalau kebutuhannya tak terjamin, mereka memilih untuk beraktifitas seperti mencari nafkah ke luar ketimbang banyak dirumah tetapi tidak mendapatkan apa-apa, apalagi menunggu bantuan yang belum pasti,” kata anggota DPRD Provinsi Jabar, H. Syahrir kepada awak media.


Politisi Gerindra itu menilai jika kesadaran masyarkat untuk tetap di rumah sangat kurang. Itu bisa dilihat dari tingginya aktiitas masyarakat di pusat keramaian. Selain itu juga aktivitas di industry yang masih kurang menerapkan PSBB sesuai dengan SOP kesehatan.


“Nah, Peran Pemda disini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi pandemi virus covid 19,” katanya.


Menurut H. Syahrir, jaminan social yang berkelanjutan menjadi salah satu cara agar mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah.


“Juga Bansos Pemda Bekasi, Provinsi dan kementerian juga harus ada penegasan dan diberikan ke orang yang berhak,” ucapnya. Selain itu juga, katanya, perlu ada penerapan sanksi terhadap mereka yang melanggar PSBB. (Pobek)