Jika Bansos Berstiker Bupati Berujung Pidana, Advokat Imam Prayogo Paparkan Langkah Hukum

KABUPATEN BEKASI – Wakil Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten Bekasi Advokat Imam Prayogo keukeuh menegaskan  Polemik foto Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dikemasan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan ke masyarakat tidak memenuhi unsur pidana.

Tanggapan Imam Prayogo itu diungkapkan setelah adanya dugaan kasus stiker bupati di bansos tersebut ada indikasi berujung ke pidana.

“Sebagai seorang Advokat pendapat hukum saya tidak berubah, stiker Bupati Bekasi pada bantuan sosial (bansos) langsung ke masyarakat tidak memenuhi unsur pidana. Saya melihatnya objektif dari kaca mata hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia,” tegas Imam Prayogo yang diminta pendapatnya saat melakukan teleconference pidana di Lapas Cikarang pada Rabu (14/5).

Dia menegaskan, pendapatnya itu murni tanpa tendensi dan kepentingan apapun. “Saya bukan pengurus partai politik manapun, jadi tidak ada kepentingan politik pendapat hukum saya bebas dari keterikatan,” katanya.

Imam juga mengutif pasal 5 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003: Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut dia tegaskan agar tidak ada tudingan miring dirinya berpihak kepada pemerintah daerah soal bansos berstiker bupati itu.

Bahkan, dia juga menyarankan para jurnalis mengkonfirmasi ke para Jaksa dan Hakim yang juga berkompeten dalam hal ini.

Saat ditanya apakah Imam Prayogo bersedia menjadi pengacara bupati jika kasus stiker bansos tersebut bergulir ke ranah hukum?. Imam pun menjawabnya dengan diplomasi jika seorang pengacara dilarang keras menawarkan jasanya ke siapapun.  

“Jadi begini anda harus memahami dulu prinsip-prinsip seorang Advokat dalam menerima dan menolak kasus/perkara sebagaimana diatur dalam peraturan kode etik Advokat dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat,” tegasnya.

“Seorang Advokat dilarang keras menawarkan jasa: ini dalam peraturan kode etik Advokat sumber hukum tertinggi yang berlaku untuk semua Advokat di Indonesia maka hingga saat ini pantang bagi saya menawarkan jasa selain dilarang secara kode etik, efeknya akan menjatuhkan harkat dan martabat Advokat sebagai profesi officium nobile tetapi seorang Advokat juga tidak boleh menolak kasus/perkara yang datang kepadanya sekalipun orang tersebut tidak mampu (vide pasal 22 (1) UU No. 18 tahun 2003),” papar Imam.

Meski begitu, Imam juga menegaskan jika advokat harus menolak kasus/perkara jika menurut keyakinannya tidak mempunyai dasar hukum untuk dibela (vide pasal 4 (g) peraturan kode etik Advokat).

Advokat juga dapat menolak perkara/kasus karena tidak sesuai dengan keahlian hukumya atau kasus/perkara tersebut bertentangan dengan nuraninya (vide pasal 3 (a) peraturan kode etik Advokat).

“Kesimpulannya jika kasus/ perkara itu tidak ada pertentangan baik dalam Undang-undang dan kode etik Advokat terhadap diri saya why not?? saya berkewajiban menerima kasus/perkara tersebut,” jawabnya.

Dia juga menjabarkan, sebagai advokat, ada langkah hukum yang bisa dilakukan untuk membela cliennya. Seperti upaya hukum normatif di tiap-tiap tingkatan pemeriksaan sesuai dengan hak dan kewenangan advokat yang diperkenankan undang-undang.

“Sebagai seorang Advokat dalam mendampingi dan membela Kliennya, intinya saya akan bela habis!! Untuk mempertahankan keyakinan hukum saya adapun bagaimana teknisnya itu rahasia,” ucapnya.

Sementara itu, saat ditanya langkah hukum apa yang bisa dilakukan untuk melaporkan balik pelapor? Kata Imam, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). 

Itulah pondasi negara ini didirikan sebagaimana diterangkan dalam pembukaan UUD 1945 oleh karenanya semua WNI punya kedudukan dan hak yang sama didalam hukum dengan prinsip-prinsip equality before the law ini, semua rakyat Indonesia derajatnya sama dihadapan hukum.

Siapapun berhak mengadukan laporan terhadap tindak pidana akan tetapi jika laporan tersebut tidak terbukti karena tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya terlapor juga punya hak yang sama untuk melaporkan pelapor dengan tuduhan laporan palsu dan pencemaran nama baik (vide pasal 220 Jo pasal 317 KUHP). “Jadi sikap saya sudah jelas akan melaporkan balik pelapor. Siapa menabur angin harus berani menuai badai,” tandasnya. (Pobek)