PP Tapera, Pengusaha Jatuh Tertimpa Tangga

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah terkena dampak corona, masih dibebani iuran pula.

Itulah nasib yang kini menimpa para pengusaha pasca-terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2020.

PP 25/2020 ini menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola (BP) Tapera dalam waktu dekat ini.

Dikutip dari berbagai sumber, dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian RI (Polri), pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pekerja di perusahaan swasta.

Menurut Pasal 15 PP 25/2020, besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri.

Untuk iuran Tapera sebesar 3% tersebut, sebanyak 0,5% di antaranya ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha/perusahaan, dan sisanya sebesar 2,5% ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji.

Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun, yakni usia 58 tahun.

Setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS/ASN).

Sebagai modal awal, pemerintah menyuntikkan dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Saat ini, akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19, perusahaan-perusahaan rata-rata dalam kondisi kembang-kempis, hidup segan mati tak mau, dan tak sedikit yang mati suri, bahkan gulung tikar.

Bila masih ada yang masih sanggup beroperasi, sekadar bisa bertahan saja sudah hebat.

Maka ketika terbit PP 25/2020 yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Mei 2020 atau bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ada teman yang tiba-tiba berseloroh, “Hari Kebangkrutan Nasional”.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mencatat sudah ada 100 ribu lebih perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Mereka harus mem-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan merumahkan hampir 2 juta pekerjanya.

Data per 16 April 2020, jumlah perusahaan dari sektor formal yang merumahkan dan mem-PHK karyawan mencapai 83.546 perusahaan.

Sementara dari sektor informal yang terdampak mencapai 30.794 perusahaan, sehingga total mencapai 114.340 perusahaan yang melakukan PHK atau merumahkan karyawan.

Besarnya angka perusahaan yang terdampak tentu paralel atau berbanding lurus dengan besarnya angka pekerja yang terkena PHK.

Dari sektor formal, jumlah yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 1.500.156 pekerja.

Rinciannya, yang terkena PHK sebanyak 229.789 orang dan yang dirumahkan sebanyak 1.270.367 orang.

Sementara dari sektor nonformal mencapai 443.760 orang, sehingga pekerja yang terdampak dirumahkan dan PHK menurut catatan Kemenaker saja sudah 1.943.916 pekerja.

Angka ini belum termasuk catatan BP Jamsostek dan kementerian lain.

Banyak perusahaan yang semestinya melakukan PHK atau merumahkan karyawan, tapi itu tak mereka lakukan demi membantu pemerintah ikut mengatasi dampak Covid-19.

Itu semua mereka lakukan demi nasionalisme atau kecintaan pada bangsa ini. Lantas, mengapa ibarat air susu dibalas air tuba?

Mengapa beban pengusaha kembali ditambah?

Apakah pemerintah memang tidak punya alternatif lain untuk menggali sumber-sumber anggaran di tengah pandemi Covid-19 ini?

Mengapa pemerintah terkesan panik, bahkan ibarat dewa mabuk, sehingga ada kesan asal mengambil kebijakan, tanpa mempertimbangkan lebih matang dampaknya, terutama bagi pekerja dan perusahaan swasta yang sudah dalam kondisi megap-megap?

Padahal, banyak pengusaha yang juga sudah menanggung beban lain, yakni memberikan subsidi bagi pekerja peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bila sudah begini, lantas apa yang harus dilakukan pengusaha? Apakah harus melakukan PHK yang tentu saja akan menambah parah kondisi perekonomian nasional?

Ataukah tetap bertahan dengan menanggung beban yang kian hari kian berat?

Sampai kapan akan sanggup bertahan?

Bila pandemi Covid-19 tak kunjung bisa diatasi, jumlah pekerja yang terkena PHK atau dirumahkan diprediksi akan mencapi 7 juta, bukan 2 juta lagi.

Inilah dilema yang dihadapi pengusaha, yang entah akan berlangsung sampai kapan.

Alhasil, jangan suguhi pengusaha dengan buah simalakama baru, termasuk dengan PP 25/2020 tentang Tapera itu.

Memang, tujuan dari PP Tapera itu sangat baik. Akan tetapi ia lahir di saat yg kurang baik, timing-nya kurang tepat, maka sebaiknya ditunda dulu.

*Dr Anwar Budiman SH MH: Advokat/Aktivis Perburuhan.