Turun Kejalan Lakukan Aksi, LMP Minta RUU HIP Dicabut!

BANDUNG – Lasakar Merah Putih (LMP) melakukan aksi unjuk rasa menolah RUU HIP. Aksi tersebut dilakukan pada jumat (17/07) di Gedung DPRD Prov Jabar Jl. Diponegoro No.27, Citarum, Kec. Bandung Wetan.

Ketua LMP Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto menjelaskan tujuan aksi tersebut untuk menyampaikan keprihatinan Ormas Laskar merah putih terhadap kondisi Bangsa dan Negara atas polemik RUU HIP dan persoalan mendesak lainnya.

LMP juga menegaskan Pancasila adalah Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila bagi kami adalah Harga Mati.

“Kami Menolak keras Indonesia dijadikan negara komunis, sekuler, liberal atau pun fasis,” tegasnya.

Selain itu juga, menolak keras ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yang memicu retaknya NKRI dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Menolak RUU HIP, dan Mendesak kepada Parlemen/DPR RI untuk mencabut/membatalkan RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Tak hanya itu, LMP juga menolak kebijakan rangkap jabatan di tubuh BUMN, karena masih banyak anak bangsa yang mampu dan berkompeten tanpa harus rangkap jabatan.

“Meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk menolak dengan tegas RUU HIP, dan lebih fokus kepada upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental demi kemajuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 hari ini,” harapnya.

Mereka juga mendukung adanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), dan mengusulkan keanggotaan BPIP berasal dari unsur Ketua Umum Partai Politik pemilik kursi di DPR RI, agar pembinaan Ideologi Pancasila tidak digunakan sebagai politicking antar-parpol, tetapi lebih kepada sebagai alat pemersatu bangsa.

Menuntut kepada para Menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk lebih fokus bekerja membantu Presiden sesuai tupoksi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Meminta seluruh kelompok anak bangsa untuk menjaga diri dan tidak memperkeruh suasana. Yakni dengan menggunakan proses dialog dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan berbagai perbedaan, khususnya dalam menyikapi polemik tentang RUU HIP.

Mendukung Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, baik dalam aspek medis, jaring pengaman social, maupun upaya pemulihan ekonomi nasional, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. (Pobek)