Asal Ada Kemauan, Pemkab Bekasi Bisa Gugat Pembuang Limbah di Sungai Cilemahabang

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi bisa menggungat para pelaku pencemaran limbah di sungai Cilemahabang di Cikarang Utara. Pemerintah memiliki peran melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkan Advokat Ulung Purnama, SH, MH. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan konsekuensi hukum bagi pelaku yang melakukan pencemaran baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. 

“Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah,” jelas Ulung.

Menurutnya, keadaan sungai Cilemahabang diduga telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan diakibatkan adanya dugaan perusahaan yang membuang limbah ke media air sungai tersebut. Sehingga air kelihatan menjadi kotor dan berbusa. 

“Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas  keadilan,” ujarnya.

Ulung melanjutkan, potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, dibutuhkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan termasuk pengendalian secara prefentif.

“Apabila kita melihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia,” katanya.

Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Melalui Langkah hukum itu, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. (Pobek)