Desa Tak Miliki ODK Jadi Penyebab Bantuan Covid-19 Tak Tepat Sasaran

KABUPATEN BEKASI – Pemerintah desa se-Kabupaten Bekasi diminta memliki Operator Data Kemiskinan (ODK). Fungsinya, mempermudah penyaluran dana bantuan tunai Covid-19 bisa berjalan lancer.

Menurut Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Cikarang Pusat, Jaja Nurdin, keberadaan operator data kemiskinan di tiap desa sangat dibutuhkan. Di masa pandemic ini, operator tersebut dibutuhkan untuk membantu penyaluran dana bantuan covid-19 agar lebih tepat sasaran.

“Ya masing-masing desa harus memiliki operator data kemiskinan, ini penting dan sangat membantu penyaluran dana bantuan covid-19,” kata Jaja.

Dengan adanya operator data kemiskinan, kata Jaja, akan ada verifikasi faktual mengenai kriteria miskin penerima bantuan tunai tersebut.

“Ya sampai saat ini, ketika ada penyaluran dana bantuan, tiap desa itu selalu ada masalah misalnya penerima bantuan bukan orang yang tepat juga ada yang dobel bantuan,” jelasnya.

Jika ada operator data kemiskinan, dia yakin, masalah seperti dana bantuan yang tidak tepat sasaran dan dobel bantuan bisa diminimalisir.

Selama ini, desa hanya mengandalkan data dari kemensos yang didasari dari kajian Biro Pusat Statistik (BPS). Namun realitas dilapangan masih saja ditemui penerima bantuan yang tak tepat sasaran dan dobel bantuan.

Dengan adanya operator data kemiskinan, Desa otomatis memiliki bank data siapa saja yang akan mendapatkan bantuan tersebut. “Jika anggaran bantuan turun, jadi tidak lama penyalurannya, sebab sudah punya bank data,’” tambahnya. (Pobek)