Dewan Rusdi Minta Terbitkan Perbup Timwas Agar Industri Memperkerjakan Orang Lokal

CIKARANG PUSAT – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi mengatakan sampai saat ini Pemkab Bekasi belum membentuk tim pengawasan tenaga kerja local. Padahal, tim tersebut sudah diamanatkan dalam Perda Ketenagakerjaan No. 4 tahun 2016.

Padahal, fungsi tim pengawas itu memiliki fungsi yang sangat bagus yaitu mengawasi perusahaan agar bisa mempekerjakan tenaga kerja local.

“Y saat ini kendala ada di eksektuif. Bupati belum mengeluarkan Perbup tentang tim pengawasn tersebut, kalau dibentuk personelnya tinggal ambil bisa lintas stakeholder, ekesekutif, legislative sampai penegak hukum,” jelas Rusdi.

Politisi PKS Kabupaten Bekasi itu menilai, sampai saat ini tingkat pengawasan tenaga kerja hanya ada di provinsi Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Bekasi belum memiliki.  Padahal, Kabupaten Bekasi memiliki tujuh kawasan industry besar dengan lebih dari 5000 perusahaan.

Dengan besarnya jumlah industri, sudah selayaknya para pencari kerja dari local memiliki payung hukum agar mereka bisa diterima bekerja di dunia industry Kabupaten Bekasi. Bahkan, jika perusahaan menolak mempekerjakan tenaga kerja local bisa ada sanksi pidana

Selain itu, kata Rusdi, keberadaan tim pengawas tenaga kerja sangat diafresiasi oleh serikat pekerja di Kabupaten Bekasi. Apalagi, pembuatan Perda Tenagakerja juga melibatkan dari kawanan serikat pekerja.

“Misalkan tim pengawas ini terbentuk semakin menguatkan kawan buruh karena pengawasan tidak dilakukan provinsi saja tetapi kabupaten melalui tim pengawasnya juga bekerja sama-sama mengawasi,” jelasnya. (Pobek)