Belum Serahkan Fasos-Fasum, KPK Anjurkan Buru Pengembang Perumahan di Kabupaten Bekasi

CIKARANG PUSAT – Tingkat kebandelan pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi cukup tinggi. Buktinya, dari 355 pengembang hanya 35 yang menyerahkan fasos-fasumnya ke pemerintah daerah.

Jumlah tersebut diungkap Kabid Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan.

“Jadi baru 10 persen yang menyerahkan fasos-fasum perumahannya, masih banyak sekali yang belum menyerahkan,” ungkapnya.  

Agar pengembang mau menyerahkan fasos-fasumnya, Pemkab Bekasi bakal membentuk tim gabungan atas anjuran dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK. Tujuannya mencari pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasos dan fasumnya.  

“Tim gabungan ini bakal mendata aset tersebut. Selain itu kami juga bakal buru pengembang nakal yang enggan menyerahkan lahan fasos dan fasumnya,” jelas Budi.

Tim Kopsurgah ini terdiri dari Dinas PUPR, BPN, Bagian Kerjasama, Hukum, Aset dan Satpol PP.

Tak hanya itu, dari 355 pengembang, 60 lebih pengembang sudah tak jelas keberadaanya dan tidak lagi mengelola perumahan. Diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan untuk dijadikan fasos maupun fasum. Kewajiban itu pun melekat sebagai syarat terbitnya perizinan. (Pobek)