Asphri : Tak Ada Perusahaan Tolak Rapid Test, Apalagi Kalau Pemkab Bekasi Subsidi Alatnya

Ketum Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (Asphri), Yosminaldi

KABUPATEN BEKASI, EJIP –  Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (Asphri) menolak tudingan anggota DPRD Kabupaten Bekasi jika ada perusahaan yang menolak karyawannya untuk dilakukan rapid test. Sebaliknya, perusahaan welcome agar karyawannya mendapatkan rapid test.

“Justru Industri akan mendukung rapid test jika ada program subsidi dari Pemerintah Kabupaten,” kata Ketum Asphri, Yosminaldi.

Mantan pengurus Ketua FK-HR EJIP mengatakan, industry pun siap melakukan rapid test tanpa bantuan dari pemkab Bekasi. Pemkab diminta hanya memberikan imbauan saja kepada seluruh perusahaan yang ada.

“Setidaknya, Pemkab bisa menghimbau ada program rapid test mandiri oleh masing-masing dunia industri dan dunia usaha. Apalagi jika disubsidi Pemkab, tentu akan lebih banyak karyawan yang bisa di-rapid test,” paparnya.

Meski begitu, Yos mengakui harus ada kolaborasi antara Pemkab Bekasi dengan pengelola kawasan indsutri untuk mengantisipasi penyebaran covd-19. Harus diakui, saat ini penyebaran corona di cluster industry begitu cepat dan susah untuk dibendung.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Rusdy Haryadi menilai ada perusahaan yang enggan melakukan rapid test ke karyawannya. Dengan alasan, jika ada karyawan terkena covid maka pabrik diwajibkan tutup sementara.

“Saya dengan dari obrolan pengelola industry, mereka menolak rapid test, sebab ada kekhawatiran jika ada karyawannya terkena covid maka pabrikan akan tutup sementara, itu akan menimbulkan kerugian yang luar bisa,” katanya. (sam/pobek)