Keberatan dengan PSBB, Forum HR Ejip Minta wajibkan Keterangan Non Reaktif Covid

Ketau Forum HR Ejip, Tetty Yanuati

CIKARANG PUSAT, EJIP –  Pengelola kawasan industry keberatan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut menghentikan produktifitas dunia industry.

“Ya kami keberatan jika diberlakukan lagi, baru juga bangkit 10-15 persen dunia industry. Kalau diberlakukan lagi ya berhenti lagi,” kata Ketua Forum HR Ejip, Tetty Yanuati.

Deputy Geeral Manager PT Kanefusa Indonesia itu mengatakan, kebijakan PSBB DKI Jakarta berdampak terhadap produktifitas pabrik. Sebab, kebijakan ibu kota bakal berdampak terhadap wilayah sekitarnya Jabodetabek.

“Walapun Jakarta itu kaitannya dengan Jabodetabek dan itu otomatis, operasioal kami sangat berpengaruh,” ujarnya.

Tetty meminta agar ada kelonggaran dari pemerintah baik pusat dan daerah dalam menyikapi masa pandemic covid-19 ini. Khusus dunia industry, saran dia, alangkah baiknya diwajibkan surat keterangan bebas atau non reaktif covid-19 bagai setiap orang.

“Keluar kota, minta ada kelonggaran, ada dispensasi secara tidak langsung, terlokasir dengan pra syarat, setiap kunjungan sesorang harus mengantongi surat non rekatif, yang berlaku selama 14 hari, jika orang itu bepergian atau kemana maka diwajib menunjukan surat tersebut,” jelasnya.

Tetty mengakui jika perusahan telah menerapkan standar protoko kesehatan covid-19. Namun, control tersebut tidak bisa dilakukan sepenuhnya 24 jam karena karyawan juga tinggal bersama keluarga dan lingkungannya.

“Ya kalau di kami, sampai makanan saja itu diperhatikan. Dan gugus tugas juga kami libatkan dari serikat, tetapi kan kami tidak tahu karyawan itu ditempat tinggalnya seperti apa,” katanya. (Pobek)