UU CIPTAKER UNTUK SIAPA?

Oleh: Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Mantan Praktisi HR & Pengamat Hubungan Industrial)

Mengamati hiruk-pikuk ketenagakerjaan akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan penyusunan UU Omnibus Law yang salah satu bagiannya tentang ketenagakerjaan melalui Klaster Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker), maka kita perlu hati-hati, teliti dan waspada atas rencana materi pada Klaster Ciptaker tersebut.

Berdasarkan informasi terkini dari sejumlah media massa, dari semua Klaster yang dibahas di Parlemen (DPR-RI), Klaster ketenagakerjaan adalah bagian paling alot dan mendapatkan banyak penolakan dari kaum buruh.

Kita melihat, Pemerintah bersama DPR-RI sepertinya terlalu memaksakan penyelesaian RUU Ciptaker tersebut sesuai target waktu, bukannya membicarakan substansi dan materinya, agar bisa diterima oleh semua pihak, khususnya kaum buruh.

Penolakan demi penolakan telah dilakukan kaum buruh melalui sejumlah demonstrasi dan juga dengar pendapat serta suara-suara buruh di berbagai media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Klaster Cipta Kerja menjadi issue paling sensitif dalam mekanisme hubungan industrial saat ini.

Undang-Undang adalah peraturan tertinggi dalam hirarki perundang-undangan RI setelah Pancasila sebagai “Ursprungnorm”, UUD atau Konstitusi sebagai “Grundnorm” & Tap MPR. UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. UU memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi seluruh rakyat Indonesia, guna mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-Undang berasal dari Bahasa Inggeris: Legislation dan dalam Bahasa latin: Lex, Legis yang berarti hukum.

UU hanya berisikan pokok-pokok penting yang mengatur tentang hal-hal yang terkait dengan topik dan judul UU sebagai acuan dasar dan referensi dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai Peraturan Pelaksana. Jadi, pembahasan dan penyusuan UU haruslah benar-benar matang, objektif, akomodatif dan mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi saat itu dan jauh kedepan.

Kembali ke penyusunan UU Ciptaker, bisa dikatakan hampir semua organisasi buruh menolak isi dan materi UU tersebut, dikarenakan menurut mereka, telah mereduksi hak-hak kaum buruh secara signifikan dan mereka hanya dianggap sebagai objek dalam mekanisme hubungan industrial, bukan sebagai subjek dan aset dalam sistem bisnis dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Penyusunan sebuah peraturan penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya kaum buruh yang notabene jumlahnya puluhan juta orang, membutuhkan koordinasi, diskusi dan akomodasi semua pihak terkait, agar implementasi peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik, ujung-ujungnya akan meningkatkan kinerja, motivasi dan produktifitas kaum buruh.

Keluarkan Klaster Ketenagakerjaan Dari RUU Ciptaker

Dengan kuatnya penolakan kaum buruh atas klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker, diperkirakan akan memicu unjuk rasa besar-besaran kaum buruh, jika Pemerintah & DPR masih tetap ngotot untuk melanjutkan pembahasan dan finalisasi RUU yang terkesan sepihak dan dipaksakan tersebut.

Gencarnya penolakan kaum buruh, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai masukan, agar proses penyusunan RUU Ciptaker bisa selesai dan diimplementasikan sesuai harapan kita bersama.

Penolakan tegas kaum buruh atas penyusunan RUU Ciptaker tersebut akan menjadikan UU Ciptaker nantinya sebagai Peraturan yang sah secara legal-prosedural, namun tidak mendapatkan legitimasi faktual oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan dalam relasi mekanisme hubungan industrial, yaitu Pekerja/Buruh.

Ada sejumlah poin2 penting yang selalu dipermasalahkan oleh kaum buruh, terkait dengan penyusunan RUU Ciptaker, yaitu penghilangan upah minimum kabupaten/kota, mekanisme pemutusan hubungan kerja yang dipermudah, hak upah atas cuti hilang, cuti haid hilang, karyawan kontrak atau alih daya seumur hidup dan nilai pesangon dikurangi (Kompas, 28 September 2020). Poin2 diatas sangat terkait dengan kesejahteraan dan masa depan kaum buruh, yang tentunya mendapatkan penolakan secara tegas.

Kita paham dan menyadari bahwa kepentingan Pengusaha juga harus bisa diakomodir dalam penyusunan materi dan isi RUU Ciptaker. Namun, berdasarkan pengamatan penulis, kepentingan bisnis kaum pengusaha dalam penyusunan RUU Ciptaker ini masih sangat kental dan terakomodasi secara optimal. Sementara disisi lain, banyak klausul-klausul yang merugikan kaum buruh, setidaknya mereduksi hak-hak mereka sebagaimana sudah diatur UU No 13 Tahun 2003.

Maka dari itu, salah satu solusi cepat dan efektif untuk menuntaskan permasalahan yang makin berdampak tidak kondusif dalam relasi dan mekanisme hubungan industrial ini adalah dengan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari draft RUU Ciptaker dan Kembali dilakukan pembahasan ulang secara terstruktur, sistematis, komunikatif dan “mutual benefits” antara pihak-pihak terkait dan “stakeholders”, agar tersusun sebuah klaster ketenagakerjaan yang benar-2 memenuhi aspirasi pihak-pihak yang terikat dengan UU tersebut nantinya.

Keterbukaan, kejujuran dan saling mengerti bagi masing-masing pihak, terkait dengan hak dan kewajiban dalam penyusunan materi dan isi UU Ciptaker adalah kunci utama, agar tercipta sebuah peraturan ketenagakerjaan yang akan mewujudkan hubungan industrial harmonis, dinamis, kondusif dan berkeadilan, sebagaimana tujuan utama dari Hubungan Industrial Indonesia.

Mendengarkan masukan, saran dan rekomendasi dari salah satu pelaku hubungan industrial dalam hubungan kerja di perusahaan, misalnya Praktisi HRD, adalah sebuah keniscayaan, agar dalam UU Ciptaker tersebut nantinya benar-benar berisikan materi dan isi yang komperehensif dan progresif.

Salam Hubungan Industrial Indonesia yang lebih baik!

Bekasi, 28 September 2020