Waduh…Ditemukan Dugaan Maladministrasi PPAPBD Kab. Bekasi 2019

KABUPATEN BEKASI – Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) menduga telah terjadi maladmistrasi dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAPBD) TA 2019.

Terkait dugaan maladmistrasi PPAPBD  Kabupaten Bekasi TA 2019, KOMPI telah melayangkan surat ke Gubernur  Provinsi Jawa Barat pada  Jum’at  (2/10) perihal permohonan pembatalan PPAPBD.

Sebelumnya KOMPI bersurat ke Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk  mengklarifikasi  temuan kenjanggalan  Laporan Capaian kinerja makro di PPAPBD Kabupaten Bekasi TA 2019.

“Kami menerima jawaban dari BPKD Kabupaten Bekasi dengan surat benomor : 900/374/BPKD pada intinya isi surat tersebut menyatakan bahwa membenarkan  temuan dari KOMPI terhadap Informasi yang disampaikan tidak Akurat, Transparan, Akuntable, dan Objektif,” papar Ketum KOMPI, Ergat Bustomy.

Ergat mengatakan, ketika Raperda yang telah di Paripurnakan DPRD Kabupaten Bekasi ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Raperda.

“Melalui surat kami dari KOMPI  mendesak Pemprov Jabar untuk membatalkan Raperda tersebut dan kami menunggu jawaban dari Pemprov Jabar,” tambahnya.

Selanjutnya, kata Ergat, KOMPI akan menindaklanjutinya ke Mendagri dan langka terakhir akan melakukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) karena pihak terkait harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi untuk mengganti kerugian negara akibat dari kesalahan ataupun kelalainya.

“Sebab PPAPBD ini sangat kursial sebagai tolok ukur kenerja Pemerintah daerah dalam satu tahun Anggaran yang juga sebagai acuan pembangunan di tahun berikutnya,” ujarnya.

Dia juga menyindir, jika yang dijadikan landasan pembangunan saja banyak kekeliruan bagaimana dengan pembangunan berjalan dengan baik, Kabupaten Bekasi ini luas dengan tingkat Kompleksitas Kebutuhan masyarakat  yang cukup tinggi.

“Kami harap Pemda Kabupaten Bekasi serius dalam pengelolahannya jangan terkesan main-main dan di gampangkan kalau tidak mampu pihak-pihak terkait ini legowo untuk mundur dari jabatannya,” ucapnya.

“Karena mereka ini di gaji oleh rakyat artinya untuk kepentingan rakyat harus bekerja dengan profesional dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan,” tandasnya. (jay/Pobek)