Dewan PKS Faizal : Ini Kerugian yang Ditanggung Buruh Atas Pengesahan RUU Cipta Kerja

KABUPATEN BEKASI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafand Farid menilai UU Cipta Kerja mempunyai dampak implikasi yang luas dalam hubungan antara pemerintah, pelaku usaha dan pekerja.

Bahkan, disahkannya di masa covid membuat akses dan partisipasi masyarakat untuk menentukan sikap terhadap UU tersebut sangat terbatas. Sehingga wajar saja jika mendapat penolakan dari masyarakat luas.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja pada masa pandemi covid -19 berdampak pada terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi dan penyempurnaan dari RUU cipta kerja,” paparnya.

Politisi PKS itu juga mengatakan, secara substansi ada sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja masih memuat ketentuan aturan yang bertentangan dengan politik hukum yang berlaku di NKRI.

Dia mencontohkan, dengan pengesahan UU tersebut berarti, Uang pesangon  dihilangkan, UMP, UMK, UMSP dihapus, Upah buruh dihitung per jam, Semua hak cuti (cuti sakit, cuti kawinan, khitanan atau cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan) hilang dan tidak ada kompensasi.

Selain itu, Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup, tidak akan ada status karyawan tetap. Juga Perusahaan bisa memPHK kapanpun secara sepihak, Jaminan sosial, dan  kesejahteraan lainnya hilang, Semua karyawan berstatus tenaga kerja harian.

Tenaga kasir asing bebas masuk, buruh dilarang protes, ancamannya PHK, l ibur Hari Raya hanya pada tanggal merah, tidak ada penambahan cuti, istirahat di Hari Jumat cukup 1 jam termasuk Sholat Jum’at. (jay/Pobek)