Pegiat Kawasan Industri Pertanyakan Sikap Gubernur Jabar yang Belum Naikan UMP

KABUPATEN BEKASI,Cikarang Pusat – Pegiat kawasan industri menilai wajar  jika ada keniakan UMK Kabupaten Bekasi. Mengingat wilayah tetangga seperti Kota Bekasi juga menaikan UMK sebesar 4,21 persen

Sementara untuk Kabupaten Bekasi, UMK tahun 2021 telah dinaikan sebesar 6,51persen. Dengan begitu, kenaikan upah karyawan di Kabupaten Bekasi naik dari Rp 4,5 jt menjadi Rp 4,8 juta.

Namun, keniakan UMK tersebut belum dibarengi dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat. Sampai saat ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum mengeluarkan kebijakan untuk menaikan UMP.

“Pertanyaan saya, apakah Gubernur Jabar siap menyetujui dan keluarkan SK Gubernur?” tanya Dewan Pembina Forum HR Ejip, Yosminaldi.

Menurutnya, menaikan upah buruh itu dibutuhkan jiwa besar seorang pemimpin ditengah situasi apapun, termasuk kondisi covid-19.

“Selain itu juga kearifan Gubernur Jawa Barat untuk memahami aspirasi tripartit daerah,” katanya.

Yos juga menyindiri jika tak semua provinsi menaikan UMP bakal menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan buruh. Misalnya saja, UMP DKI dan Jateng yang telah menaikan lebih dahulu.

“Sepanjang prosentase kenaikannya mirip dengan wilayah tetangga, saya kira masih normal,” ujarnya.

UMP 2021 DKI Jakarya naik 3.27 persen dan UMP Jateng naik 3.29 persen. “Artinya, ini akan membuat kecemburuan di sejumlah kota dan kabupaten di Jabar yang Gubernurnya tidak menaikkan UMP Jabar,” ujarnya.

Dia juga menyindir soal Surat Edaran Menaker RI hanya himbauan yang ditujukan ke para Gubernur. Sementara SE bukanlah bagian dari hirarki Peraturan Perundangan-undangan RI.

“Jadi, wajar saja ada sejumlah Gubernur yang mengikuti dan tidak mengikuti, sepanjang masing Gubernur sudah berkoordinasi dan menerima rekomendasi dari Tripartit di wilayah masing-masing,” tandasnya. (jay/pobek)