Kenaikan UMK Bisa Picu PHK Besar-besaran di Tahun Depan

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Timur – Kenaikan UMK 2021 dikhawatirkan berdampak buruk terhadap nasib karyawan dan outsourching. Kemungkinan, perusahaan bakal mengurangi jumlah karyawannya agar bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK.


Kekhawatiran itu diungkapkan Advokat Arjuna Bhakti Negara, Zuli Zulkifli. “Ya kekhawatiran ke arah sana pada tahun 2021 banyak PHK karena pabrik menyesuaikan dengan kenaikan UMK itu kemungkinan bisa terjadi,” kata Zuli.


Menurutnya, tahun depan menjadi masa pemulihan kondisi perekonomian, dimana perusahaanya juga bakal menyesuaikan dengan peta ekonomi Indonesia. Apalagi, penyebaran covid-19 juga masih fluktuatif dan belum bisa dihentikan secara maksimal.


“Kita kan tak tahu kondisi kedepannya, mudah-mudahan covid-19 sudah tidak ada lagi, jadi pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat lagi,” ujarnya.


Makanya, mantan Ketua F-BPD Kabupaten Bekasi itu meminta agar pemerintah daerah juga berperan aktif agar perekonomian di wilayah yang kaya akan kawasan industry ini bisa tetap terjaga. Terutama iklim investasi asing agar perusahaanya bisa tetap eksis di Kabupaten Bekasi.


“Ya tentunya ada insetif yang harus dipermudah, kenaikan UMK ditengah pandemic covid ini juga harus dibarengi dengan insentif pemerintah daerah terhadap perusahaan. Misalnya dalam pemberian izin atau lainnya ada kemudahan dan lain-lainnya,” harapnya.

Dia juga berharap kenaikaan UMK tidak berdampak negative terutama adanya pengurangan jumlah karyawan dan menyuburkan praktek outsourching. Sebaliknya, kenaikan UMK bisa membawa haromonisasi Antara dunia industry dan buruh ditengah pandemic covid-19. (jay/Pobek)