Miris, Kabupaten Bekasi Belum Miliki Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK)

LINDUNGI KONSUMEN : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Faizal Hafan Farid gaungkan Kabupaten Bekasi membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

KABUPATEN BEKASI – Dengan jumlah penduduk tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Keberadaan lembaga pemerintahan yang menangani masalah konsumen ini sangat penting untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus menangani penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan umum.

“Ada 10 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang belum memiliki BPSK, salah satunya termasuk Kabupaten Bekasi. Jadi sangat disayangkan jika lembaga ini belum terbentuk,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Faizal Hafan Farid.

Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3 juta jiwa. Bahkan, dari urutan kabupaten/kota se-Indonesia, Kabupaten Bekasi menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak.

Selain itu, wilayah yang menjadi penopang ibu kota ini juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan kawasan industry. Kurang lebih ada sekitar 6500 industri dan menjadi salah satu daerah urbanisasi.

“Artinya roda perekonomian Kabupaten Bekasi juga cukup maju, jika perekonomian maju ya jumlah sengketa konsumen juga tinggi, nah ini harus ada perhatian khusus dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya.  

Beberapa masalah sengketa konsumen yang terjadi di antaranya seperti sengketa barang seperti makanan dan minuman, berlangganan surat kabar, elektornik serta perhiasan. Ada juga sengketa jasa seperti pemanfaatan jasa asuransi, pembelian rumah, perbankan, kredit kendaraan, telekomunikasi, listrik, air dan PDAM.

“Ada juga kendaraan yang nunggak kredit ditarik di tengah jalan, nah ini bisa ditangani BPSK,” katanya.

Politisi PKS ini juga berharap, Kabupaten Bekasi segera memiliki BPSK agar konsumen lebih terlindungi dari transaksi ekonomi yang merugikan. Apalagi Indonesia telah memiliki Undang-undang Perlindungan Konsumen dimana konsumen bisa melakukan gugatan class action kepada pelaku usaha.

Peraturan tertulis tentang class action dicantumkan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat 1. Pasal tersebut berisi ketentuan menggugat pelaku usaha oleh konsumen atau perwakilannya. Pengaduan dan gugatan bisa diajukan ke BPSK.

“Anggota BPSK kan terdiri dari LBH, aparatur pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan produsen yang mendapatkan amanah khusus dari menteri,” katanya. (jay/Pobek)