Kadesnya Baru, Perlu Gak Sih Staf Desa Lama Dipertahankan?

KABUPATEN BEKASI, Cikarang Pusat – Sudah menjadi tradisi pasca Pilkades, jika kepala desa baru bakal memberhentikan para staf desa lama. Kondisi tersebut dipengaruhi belum adanya aturan yang jelas mengenai keberadaan staf desa sebagai pembantu kades membangun desa kedepannya.

Menurut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid sudah seharusnya keberadaan staf desa diatur dengan peraturan pemerintah daerah. Bahkan, jika Perda tidak mengatur, sebisa mungkin bupati mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur keberadaan staf desa tersebut.

“Ya tradisi di pemilihan kepala desa itu, kalau kepala desanya baru ya staf lamanya akan diganti semua dengan staf bawaan kepala desa,” jelas Faizal.

Pemberhentian staf desa lama itu dipengaruhi situasi politik pemilihan kepala desa. Para staf desa biasanya dilibatkan dalam proses pemilihan dengan mendukung kepala desa incumbent.

“Sudah saatnya ada aturan mengenai keberadaan staf desa tersebut, harus ada periodesasi staf desa. Artinya, meskipun kepala desanya baru tidak mempengaruhi kinerja mereka akan digantikan dengan staf desa baru juga,” ujarnya.

Politisi PKS itu menyarankan, perlu dibikin aturan mengenai netralitas staf desa jika ingin posisinya dipertahankan dan tak berpengaruh dengan pergantian kepala desa.

“Ya saya menilai juga wajar jika staf desa akan dipengaruhi juga dengan keberadaan kepala desanya,” tambahnya.

Faizal mengakui jika keberadaan staf desa dipengaruhi kepala desanya akan mempengaruhi pembangunan. Jika staf desa baru, dikhawatirkan tidak paham atau belajar dari nol soal pembangunan desa kedepannya.

“Kadesnya baru, staf desanya juga baru, ya dari nol lagi pembangunan desanya, idealnya ya tak seperti itu, keberadaan staf desa ini penting juga membantu peran kepala desa baru untuk menata pembangunan desa,” tandasnya. (jay/Pobek)