Diduga Gedung RSUD Tak Kantongi Izin, Bisa Jadi Preseden Buruk Bagi Dunia Industri

KABUPATEN BEKASI – Adanya dugaan dua gedung RSUD tak memiliki izin IMB dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Kabupaten Bekasi. Bangunan milik swasta diwajibkan ber-IMB sementara gedung milik pemeritah Kabupaten Bekasi dibiarkan tak kantongi izin.

Hal tersebut dikatakan pengamat Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Abu Fitri Mumin. Dia meminta agar gedung-gedung milik pemerintah Kabupaten Bekasi harus dilengkapi dengan izin.

Jangan sampai, aturan IMB tersebut hanya berlaku bagi para pengusaha yang mendirikan bangunan di Kabupaten Bekasi.

“Kan sudah ada contoh ada beberapa bangunan tak miliki IMB disoal, tetapi gedung miliki pemerintah tak kantongi IMB ya dibiarkan, tidak bisa seperti itu, aturan IMB kan diwajibkan untuk semua bangunan,” katanya.

Sebelumnya, etua LSM Kompi, Ergat Bustomi meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi menindaklanjuti adanya temuan terkiat dua RSUD Kabupaten Bekasi yang belum mengantongi IMB.

Belum adanya izin mendirikan bangunan itu sama seperti mencoreng nama pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Dari hasil obserbasi dan investigasi, kami berani mengatakan bahwa kedua RSUD itu tidak mengantongi IMB, karena hal ini sudah sesuai hasil kami berkomunikasi dengan bebarapa Dinas yang bersangkutan,” jelas Ketua LSM Kompi, Ergat Bustomy.

Dua dinas tersebut yaitu PUPR yang saat ini berubah menjadi Dinas Cipta Karya dan DMPMPTSP.

“Sedari awal kami sudah curiga dan menduga bahwa kedua bangunan RSUD itu tak ber IMB dan akhirnya dari hasil penelusuran dengan waktu yang begitu panjang dan melelahkan akhirnya terjawab sudah bahwa gedung tersebut (RSUD) milik pemkab Bekasi itu benar dan fix tak ber IMB,” ungkapnya.

Dia menlanjutkan jika mengacu ke Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Baguan Gedung Pasal 7 ayat (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan, Pasal 8 ayat (1c) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif yang meliputi izin mendirikan bangunan gedung.

Pasal 39 ayat (1 huruf “c”) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan.

Pasal 40 ayat (2b) dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai Kewajiban memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). (Pobek)