Merasa Dirugikan, Puluhan Pedagang Pasar Induk Cibitung “Geruduk” Kantor DPRD

KABUPATEN BEKASI – Puluhan pedagang pasar induk Cibitung menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Bekasi karena merasa adanya ketidakadilan dalam menjalankan perniagaannya di masa pandemic covid saat ini.

Seperti diungkapkan pedagang melon Pasar Induk Cibitung, Haji Sutarno. Menurutnya, kedatangannya ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk membela hanya sebagai pedagang pasar induk Cibitung.

“Kami sebagai pedagang pasar induk Cibitung merasa dilanggar hak kami, mulai dari revitalisasi pasar kami tidak dilibatkan, kami dukung revitalisasi tetapi kami dilibatkan juga dan jangan merugikan kami sebagai pedangan pasar di sini,” jelas Haji Sutarno.

Dia mengungkapkan jika dipasar induk Cibitung sudah ada penambahan sebanyak 355 kios. Namun, para pedangan yang sudah ada tidak mengetahui sama sekali adanya penambahan kios tersebut.

Parahnya lagi, meskipun kios tersebut belum dibangun tetapi sudah ludes terjual. “Bangunannya belum ada, tetapi lapak tersebut sudah dijual Rp 140 jutaan per kios. Kok belum dibangun saja sudah berani menjual,” katanya.

Apalagi, Haji Sutarno dan pedagang lainnya mengeluhkan adanya penambahan jumlah lapak tersebut dimasa pandemic covid saat ini. Sebab, hasil dagang yang dirasakannya selama pandemic mengalami penurunan yang cukup drastic.

Misalnya saja, ungkap Haji Sutarno, hari biasanya dia bisa menjual sebanya satu sampai dua ton per hari buah melon, tetapi dimasa pandemic covid sekarang ini hanya hitungan kwintal.

“Penjualan kami menurun, ditambah adanya penambahan lapak kios sebanyak 355 unit, ya bisa tambah turun hasil jualan kami,” sesalnya.

Bahkan, Haji Sutarno mengakui harus mengeluarkan uang muka alias DP untuk memperpanjang masa sewa kiosnya di pasar Induk Cibitung sebesar 30 persen. Jika tak dalam masa waktu tertentu belum juga dibayar akan mendapatkan sanksi yaitu nomer lama lapaknya akan hilang.

“Kondisi seperti ini kami mau bayar dari mana, yang belanja ke kami saja berkurang,” sesalnya.

Sementara itu,  Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar menegaskan akan mendorong agar hak para pedagang diprioritaskan.

“Jangan sampai nanti setelah pasar dibangun, pedagang yang sebelumnya berjualan di Pasar Cibitung itu malah tidak bisa berjualan lagi karena mungkin tidak kebagian tempat atau harga sewanya yang tidak masuk akal. Pemerintah harus menjamin itu,” katanya. (Pobek)