UU Ciptaker, PP Turunan & Peran Aktif Pemerintah

Ditengah-tengah situasi pro-kontra dalam menyikapi dikeluarkannya UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 dan PP Turunan No. 34, 35, 36 dan 37 Tahun 2021 yang sudah dirilis DPR bersama Pemerintah, kita harus selalu kritis dalam memberitakan informasi-informasi penting terkait dengan konten UU Ciptaker & PP turunan UU Ciptaker yang notabene akan menjadi rujukan dan referensi hukum bagi pihak-pihak terkait dalam mekanisme implementasi Hubungan Industrial Pancasila (HIP), seperti Pengusaha, Pekerja/Buruh, Akademisi & Para Pengamat Ketenagakerjaan/Konsultan MSDM di seluruh Indonesia.

Terlepas dari tarik-menarik pro-kontra isi UU Ciptaker No. 11 Tahun 2020 dan 4 (empat) PP turunan (No. 34, 35, 36 & 37 Tahun 2021), namun secara sah dan formal, regulasi diatas telah resmi berlaku di Negara Hukum Republik Indonesia. Artinya, kita semua wajib mematuhi semua aturan dan ketentuan dari regulasi tersebut diatas secara konsisten dan konsekwen.

Dinamika mengkritisi, mengomentari dan mengevaluasi aturan-2 hukum diatas oleh berbagai pihak yang berkepentingan, adalah sebuah sikap dan tindakan positif, agar dalam implementasinya selalu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada semua ‘stakeholder’ dalam Mekanisme Hubungan Industrial Pancasila (HIP) demi tercapainya tujuan HIP yang sangat luhur & mulia, yaitu: Berkeadilan, Dinamis & Harmonis.

Kita berharap, filosofi & konsep HIP yang memberikan keseimbangan dan manfaat bagi Pengusaha & Pekerja dalam pola bipartit akan selalu diutamakan, agar Dunia Usaha & Dunia Industri (DUDI) di Indonesia benar-benar memiliki daya tarik maksimal bagi para investor, tetapi tetap dengan memperhatikan kesejahteraan kaum buruh/pekerja Indonesia sebagai mitra dalam berusaha & berbisnis untuk kemajuan bersama.

Peran Aktif Pemerintah

Pemerintah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam konsep dan implementasi Tripartit (Pengusaha, Pekerja & Pemerintah), diharapkan mampu menunjukkan dan memainkan peran penting sebagai katalisator, fasilitator & mediator dalam setiap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), agar tercipta mekanisme HIP yang saling memberikan keuntungan bagi kedua pihak (Pengusaha & Pekerja).

Peran Independen, Netral, Mandiri, Objektif & Profesional dalam setiap sikap, tindakan & kebijakan dari Pemerintah, justru akan berdampak sangat positif dalam pengembangan dan peningkatan investasi, daya saing, produktifitas, kompetensi & professionalisme di dunia usaha dan dunia industri Indonesia untuk sekarang dan masa depan. Semoga.

Bekasi, 09 Maret 2021

Yosminaldi (Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia – ASPHRI)