Terkait Penolakan Warga, Pengelola Dwi Sari Waterpark “Ontrog” Pemdes Cipayung

KABUPATEN BEKASI – Pemerintahan Desa (Pemdes) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Jawa Barat, menggelar audensi dengan pengelola wisata air Dwi Sari Waterpark.

Kegiatan tersebut dilakukan menindaklanjuti surat permohonan audensi dan klarifikasi yang diajukan pengusaha Dwi Sari Waterpark ke pemerintah Desa Cipayung. Surat audiensi itu terkait adanya sejumlah warga yang menolak adanya pembangunan pengendali banjir dari pemerintah pusat di tempat wisata tersebut.

Penolakan warga diduga karena pembangunan pengendalian banjir itu tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dalam mendapatkan hak pembangunan dari pemerintah pusat.

“Hasil pertemuan audensi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan supaya di mata masyarakat atau rekan-rekan saya sebagai pelaku usaha tidak ada masalah,” ujar Pengelola wisata air Dwi Sari Waterpark, Manoga Pasaribu usai beraudiensi dengan Pemdes Cipayung yang digelar di aula desa tersebut pada Rabu (31/03).

Manonga Pasaribu mengakui, sebagai pelaku usaha tidak akan mencampuri apa yang menjadi urusan pemerintah. Bahkan pihaknya selalu terbuka kepada setiap aspirasi masyarakat.

Makanya, Manonga mempertanyakan penolakan warga atas pembangunan penanganan banjir disungai Cibeet itu. “Jadi harus jelas warga yang menolak pembangunan pengendali banjir sungai Cibeet di wisata Dwi Sari Waterpark itu warga yang mana? untuk langkah kedepannya kita akan menunggu apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah,” jelasnya.

Sebagai pelaku usaha objek wisata, Manongan engaku mampu secara mandiri untuk membangun pengendali banjir sungai Cibeet tanpa memberatkan anggaran dari pemerintah. Karena hal itu menurut Manongan dilakukan untuk menyelamatkan lahan dan aset objek wisata air Dwi Sari Waterpark.

Sementara itu, Kepala Desa Cipayung, Ajan akan mengirimkan surat audensi ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan instansi terkait. Harapannya agar meengetahui titik lokasi kegiatan dan menyampaikan aspirasi warga mengenai pemerataan pembangunan di wilayah desanya.

“Langkah berikutnya kami akan mengajukan surat permohonan audensi ke perusahaan pemenang tender dan instansi terkait kegiatan tersebut, audensi dimaksud untuk memperoleh informasi yang lebih luas dalam rencana pembangunan di atas, serta dalam upaya pemdes Cipayung membantu sosialisasi kegiatan dimaksud ke masyarakat disekitar Cibeet,” jelas Kades Cipayung, Ajan.

Perlu diketahui karena luapan air sungai Cibeet saat banjir di pertengahan bulan ferbruari 2021 lalu telah mengakibatkan terputusnya akses transportasi darat baik jalur kereta api dan jalan negara Bekasi-Karawang. Bahkan membuat rusak area persawahan dan longsornya tanah warga dibeberapa titik lokasi disempadan sungai tersebut.

Penyebab luapan sungai cibeet yang melanda wilayah desa cipayung diketahui karena adanya kelokan tajam dan sempadan sungai yang rendah diantaranya di Kampung Ciranggon RT. 01/01, RT. 02/01, 03/01, dan Kampung Rancaiga RT. 02/04. Dari keempat titik lokasi tersebut perlu penanganan banjir dan tanah longsor. (Pobek)