Sembako Mau Dipajaki, Petani dan Peternak di Jabar Terancam Gulung Tikar?

KABUPATEN BEKASI – Kebijakan pemerintah pusat mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok dinilai sangat merugikan petani dan peternak. Ditengah kondisi ekonomi pasca pandemic covid-19, kebijakan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat pemulihan perekonomian nasional.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Faizal Hafan Farid. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberatkan para petani dan peternak yang saat ini tengah berjuang agar tetap eksis berusaha.

“Jawa Barat termasuk provinsi yang banyak jumlah petani dan peternaknya. Tentunya dengan adanya pengenaan pajak ini akan semakin memperberat mereka, bukan malah meringankan atau mendorong mereka agar tetap eksis dan pulih ekonominya setelah pandemic ini,” jelas Faisal saat dihubungi pada Kamis (10/06).

Sebelumnya, pemerintah berencana akan menjadikan bahan pokok untuk dikenakan sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN). Sembako yang akan dikenakan PPN itu di antaranya beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran dan umbi-umbian.

“Belum lama ini kita saksikan pemerintah mengurangi pajak penjualan atas barang mewah atas pembelilan mobil baru (PPnBM) dikurangi bahkan sampai nol persen. Lho sekarang sembako yang merupakan kebutuhan sehari-hari seluruh masyarakat mau dikenakan pajak? Bagi saja kebijakan ini tidak tepat dan salah sasaran,” sesalnya.

Dia menilai, kebijakan mempajaki sembako itu akan berdampak terhadap seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang ekonominya berada pada level menengah bawah. “Bahkan para petani dan peternak juga bisa terancam gulung tikar, sebab kebijakan ini bukan stimulus tetapi mempersulit perekonomian masyarakat,” katanya.  (Pobek)