Fungsi Strategis Pemerintah Dalam Membantu Daerah Terkena PPKM Darurat

Oleh : H. SYAHRIR, S.E, M.I.POL

Memperhatikan dampak covid-19 yang semakin meningkat pada berbagai aspek kehidupan telah melatar belakangi Presiden Joko Widodo mengambil kebijaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan berlaku pada tanggal 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli 2021 di wilayah Jawa dan Bali. Presiden pun mengemukakan bahwa PPKM Darurat ini akan lebih ketat daripada pembatasan sebelumnya.

Sebelum kebijaksanaan ini diberlakukan, masyarakat dan pemerintah telah sama-sama merasakan adanya masalah pandemi Covid-19 ini mengakibatkan pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ini dikarenakan adanya perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Faktor-faktor lain yang telah mengakibatkan munculnya perlambatan ekonomi ini diantaranya adalah terdepresiasinya nilai rupiah, merosotnya indeks harga saham di pasar modal, hingga munculnya masalah likuiditas yang mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. 

Secara mikro, dampak pandemi Covid-19 menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil tentu saja permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena fixed cost yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan menurun.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor pemerintahan. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Apabila pandemi ini tidak kunjung membaik, dampak keuangan pemerintah akan mulai dirasakan karena adanya penurunan pendapatan yang tajam dan masalah likuiditas. 

Peran Pemerintah terhadap Daerah terdampak PPKM Darurat

Konsekuenis logis dari adanya kebijaksanaan PPKM Darurat adalah meningkatkan peran atau mengoptimalisasi peran Pemerintah Pusat terhadap Daerah terdampak PPKM Darurat sehubungan Daerah menjadi harus mengerahkan kekuatan dan potensinya dalam penanggulangan penyebaran pandemi dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Disaat yang sama Pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat di Daerah PPKM Darurat yang terdampak karena menurunnya daya beli.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu Daerah yang terdampak PPKM Darurat adalah penyusunan kembali skala prioritas belanja. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, adalah melakukan analisis atas belanja yang telah dianggarkan pada awal periode. Setelah itu pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. 

Strategi lain yang dapat dilakukan Pemerintah adalah melakukan refocusing pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. Refocusing anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan. Selain itu strategi realokasi belanja. Pengalokasian kembali pada upaya pengalokasian anggaran belanja modal ke belanja operasional. Hal ini penting untuk dilakukan karena prioritas utama kini menuju ke arah penanggulangan Covid-19 serta berbagai efek dominonya. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan mengurangi/menghentikan sementara kegiatan pembangunan infrastruktur, maupun kegiatan investasi lainnya direalokasikan untuk pengeluaran penanggulangan Covid-19. 

Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan Covid-19. Strategi pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi, dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu, dan dana yang dikelola oleh BLU/BLUD merupakan strategi yang layak dilakukan pula. Instansi pemerintah Pusat maupun

Daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan tersebut sesuai dengan peruntukannya untuk penanganan dampak Covid-19 dan persiapan masa recovery. Selain itu perlu pula penetapan kebijakan relaksasi perpajakan pusat dan daerah serta memberikan stimulus kepada sektor bisnis dan masyarakat, perlu dilakukan pengurangan beban, penurunan tarif pajak, serta perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Penyelarasan implementasi payung hukum dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan-kebijakan yang mendesak dan diluar kebiasaan yang mungkin nantinya dieksekusi oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan dalam koridor yang tepat. Komunikasi yang intensif harus dibangun dengan baik, khususnya antara pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan dengan pihak legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, penegak hukum, termasuk juga kepada masyarakat. Beberapa regulasi yang jarang disosialisasikan sehingga perlu disosialisasikan saat masa pandemi ini diantaranya adalah a. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. c. Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Upaya strategi lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terhadap daerah terdampak PPKM Darurat adalah mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa, pengawas, dan penegak hukum, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat, dan KPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19, terutama pada kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar selalu berpegang pada prinsip PBJ pada kondisi darurat. Hal lain yang perlu dilakukan adalah percepatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kelancaran dana transfer dari pusat kepada daerah menjadi salah satu kunci penyelesaian masalah pendanaan untuk mengatasi Covid-19 di daerah, karena pemerintah daerah akan sangat tergantung dari kelancaran dana transfer dari pusat.

Strategi yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Pusat kepada daerah adalah melakukan penyesuaian pemanfaatan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Rencana pengalokasian PMN kepada BUMN tertentu dapat diubah peruntukannya sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid19. Selain itu Penggalangan dana sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat secara masif dapat menjadi sumber pendapatan yang digunakan dengan efektif dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Penutup 

Optimalisasi fungsi Pemerintah kepada Daerah terdampak PPKM Darurat merupakan Extraordinary Policy sehingga harus didukung oleh berbagai regulasi dan stimulus penanganan covid-19 yang berdampak kepada defisit APBN yang semakin melebar. Namun itu semua perlu dilakukan dalam rangka penyelenggaraan recovery & reform policy guna kepentingan bersama secara nasional.