ASPHRI Dukung Sanksi Perusahaan Melanggar Aturan di PPKM

KABUPATEN BEKASI – Asosiasi Praktisi Human Resouce Indonesia (ASPHRI) mendukung penegakan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan dimasa pemberlakukan PPKM Darurat. Penegakan aturan itu harus dengan komitmen yang tinggi agar PPKM bisa berjalan maksimal.

“Durasi penegakkan hukum PPKM Darurat cukup lama, yakni sejak 03 sampai dengan 20 Juli 2021. Dibutuhkan komitmen tinggi dari Pemerintah, Aparat Penegak Hukum dan seluruh stake-holders agar PPKM Darurat bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan,” ujar Ketua Umum ASPHRI, Yosminaldi.

Yos-begitu sapaan akrabnya- berharap aparat penegak hukum dan pemerintah memastikan sosialisasi pemberlakukan PPKM itu. Agar perusahaan atau toko serta rumah makan sudah mengetahui secara terinci tentang isi PPKM Darurat tersebut.

Penegak hukum atas PPKM darurat juga diminta menegakan aturan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu dan tidak diskriminatif. “Kepercayaan publik dalam penegakkan hukum yang konsisten, konsekwen dan tanpa diskriminasi akan mendukung tercapainya target PPKM Darurat secara optimal dan maksimal,” katanya.

Selain itu, ASPHRI juga meminta pemerintah bisa memberikan keringanan atau fasilitas yang bisa membantu mengurangi beban biaya perusahaan yang terdampak langsung atas PPKM Darurat tersebut. (Pobek)